Positif Corona Capai 27 Orang, Sikap Tertutup Pemkot Tasikmalaya Tuai Kritik
Sabtu, 18 April 2020 - 16:36 WIB
loading...
Positif Corona Capai 27 Orang, Sikap Tertutup Pemkot Tasikmalaya Tuai Kritik
A
A
A
TASIKMALAYA - Kasus positif corona di Tasikmalaya hingga Jumat (17/4/2020) sudah mencapai 27 orang. Namun anehnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya masih saja bersikap tertutup.
Dimintai keterangan via telepon maupun pesan singkat whatsap, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman maupun Kepala Dinas Kesehatan dr.Uus Supangat masih saja bungkam terkait informasi persebaran virus COVID-19 di Kota Tasikmalaya.
Padahal, lewat media sosial sudah banyak sekali cibiran agar Pemerintah Kota Tasikmalaya segera membuka informasi itu kepada publik. "Jangan iklan pencegahan corona saja yang dibesarkan. Sampai megatron di sepanjang kota penuh dengan iklan. Sementara sebaran wilayah ditutupi," kata Sekretaris Karangtaruna Kota Tasikmalaya Arief Abdul Rohman, Sabtu (18/4/2020). (Baca juga: Meninggal di Rumah Sakit Rujukan, Keluarga Tolak Protokol COVID-19)
Ketua Perhimpunan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal Asyari malah akan mendatangi Dinas Kesehatan pada Senin, 20 April mendatang. "Kota/kabupaten lain saja terbuka, kenapa Kota Tasik tidak?. Maka wajar masih banyak yang keluyuran karena merasa aman datang ke daerah itu. Saya akan datangi dinkes," tandasnya.
Warga Kota Tasikmalaya lainnya, Soni Basuni yang juga ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Tasikmalaya berharap sesegera mungkin dibuka. Dia bahkan serius jika terjadi unsur pidana akan menggugat pemerintah kota.
"Coba buka Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Siapa saja menghalangi upaya pencegahan bisa dipidana. Nah dengan menutup akses informasi peta sebaran saja bisa diartikan menghalangi," ucap Soni.
Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tasikmalaya Jajat Sudrajat lebih tegas lagi. Dia mengingatkan pemerintah kota untuk membaca Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Pak Wali, Pak Kadis Kesehatan atau siapa saja yang berwenang, baca kembali Pasal 10 ayat satu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Disebutkan, Badan Publik Wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," ujarnya.
Dimintai keterangan via telepon maupun pesan singkat whatsap, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman maupun Kepala Dinas Kesehatan dr.Uus Supangat masih saja bungkam terkait informasi persebaran virus COVID-19 di Kota Tasikmalaya.
Padahal, lewat media sosial sudah banyak sekali cibiran agar Pemerintah Kota Tasikmalaya segera membuka informasi itu kepada publik. "Jangan iklan pencegahan corona saja yang dibesarkan. Sampai megatron di sepanjang kota penuh dengan iklan. Sementara sebaran wilayah ditutupi," kata Sekretaris Karangtaruna Kota Tasikmalaya Arief Abdul Rohman, Sabtu (18/4/2020). (Baca juga: Meninggal di Rumah Sakit Rujukan, Keluarga Tolak Protokol COVID-19)
Ketua Perhimpunan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal Asyari malah akan mendatangi Dinas Kesehatan pada Senin, 20 April mendatang. "Kota/kabupaten lain saja terbuka, kenapa Kota Tasik tidak?. Maka wajar masih banyak yang keluyuran karena merasa aman datang ke daerah itu. Saya akan datangi dinkes," tandasnya.
Warga Kota Tasikmalaya lainnya, Soni Basuni yang juga ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Tasikmalaya berharap sesegera mungkin dibuka. Dia bahkan serius jika terjadi unsur pidana akan menggugat pemerintah kota.
"Coba buka Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Siapa saja menghalangi upaya pencegahan bisa dipidana. Nah dengan menutup akses informasi peta sebaran saja bisa diartikan menghalangi," ucap Soni.
Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tasikmalaya Jajat Sudrajat lebih tegas lagi. Dia mengingatkan pemerintah kota untuk membaca Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Pak Wali, Pak Kadis Kesehatan atau siapa saja yang berwenang, baca kembali Pasal 10 ayat satu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Disebutkan, Badan Publik Wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," ujarnya.
Lihat Juga :
