Pemkab Bulukumba Minta Pengawalan BPKP Sulsel dalam Proses Pembangunan
Selasa, 23 Maret 2021 - 14:33 WIB
loading...
Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf saat bertandang di Kantor Perwakilan BPKP di Makassar, Senin 22 Maret 2021. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mengajak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba.
Hal itu disampaikan saat Wakil Bupati Bulukumba , Andi Edy Manaf saat bertandang di kantor Perwakilan BPKP di Makassar, Senin 22 Maret 2021. Ia didampingi Inspektur Kabupaten, A Sri Arianti dan Kabag Hukum Setda, Asnarti Said Culla.
Baca juga: Kasus Bertambah, Disdik Bulukumba Belum Punya Rencana Gelar Sekolah Tatap Muka
Kepala BPKP Sulsel , Arman Sahri menyampaikan selamat kepada Bupati A Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati A Edy Manaf yang telah dilantik sebagai nakhoda baru Kabupaten Bulukumba. Ia menyebut Bulukumba sebagai salah satu pemerintah kabupaten yang aktif berkoordinasi dengan BPKP .
Untuk mengawali proses pembangunan khususnya pada tahapan pengadaan barang dan jasa, pihaknya, lanjut Arman telah meminta seluruh kabupaten kota untuk menyusun pedoman probability audit. Pedoman ini untuk memastikan petugas pada unit layanan pengadaan barang dan jasa bertindak benar dan jujur.
Baca juga: Bantaeng Masuk Zona Hijau Laporan Pelayanan Publik
“Pedoman ini bisa dicoba pada 10 proyek strategis untuk melihat prosedur dan pelaksanaan tendernya,” pinta Arman.
Hal itu disampaikan saat Wakil Bupati Bulukumba , Andi Edy Manaf saat bertandang di kantor Perwakilan BPKP di Makassar, Senin 22 Maret 2021. Ia didampingi Inspektur Kabupaten, A Sri Arianti dan Kabag Hukum Setda, Asnarti Said Culla.
Baca juga: Kasus Bertambah, Disdik Bulukumba Belum Punya Rencana Gelar Sekolah Tatap Muka
Kepala BPKP Sulsel , Arman Sahri menyampaikan selamat kepada Bupati A Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati A Edy Manaf yang telah dilantik sebagai nakhoda baru Kabupaten Bulukumba. Ia menyebut Bulukumba sebagai salah satu pemerintah kabupaten yang aktif berkoordinasi dengan BPKP .
Untuk mengawali proses pembangunan khususnya pada tahapan pengadaan barang dan jasa, pihaknya, lanjut Arman telah meminta seluruh kabupaten kota untuk menyusun pedoman probability audit. Pedoman ini untuk memastikan petugas pada unit layanan pengadaan barang dan jasa bertindak benar dan jujur.
Baca juga: Bantaeng Masuk Zona Hijau Laporan Pelayanan Publik
“Pedoman ini bisa dicoba pada 10 proyek strategis untuk melihat prosedur dan pelaksanaan tendernya,” pinta Arman.
Lihat Juga :
