Pengadaan Kontainer Kelurahan untuk Penanganan Covid-19 Perlu Dikaji
Selasa, 23 Maret 2021 - 08:35 WIB
loading...
Gedung DPRD Makassar. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Rencana pengadaan kontainer kelurahan dalam rangka penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan disoroti DPRD Kota Makassar .
Diketahui, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar mengajukan rencana pengadaaan tersebut ke Dewan dan menjadi pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , Jumat (19/3/2021) lalu.
Rencananya tiap kelurahan akan dibekali satu kontainer khusus yang bertindak sebagai kendaraan keliling dalam rangka penanganan Covid-19. Hanya saja, upaya ini dinilai akan menimbulkan persoalan baru.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , Hamzah Hamid mempertanyakan rencana pengadaan tersebut. Pemerintah dinilai perlu efisien dalam menggunakan aggaran. Pengadaan kontainer di tiap kecamatan dianggap terlalu boros dan berlebihan.
"Inikan ada pengadaan kontainer di setiap kelurahan (diajukan), 153 kelurahan dengan anggaran Rp100 juta per buah. Ini kan menyerap anggaran yang sangat luar biasa, kita mau sisi manfaatnya, ini bisa nda maksimal," kata Hamzah.
Tidak hanya persoalan anggaran, kontainer tersebut juga memerlukan ruang yang cukup besar karena jumlahnya yang sampai ratusan. Belum lagi, kunjungan masyarakat yang akan membawa kendaraan masing-masing. Sehingga membutuhkan lahan khusus yang bertindak sebagai pusat komando dan perparkiran. Sementara lahan justru sulit ditemui di Kota Makassar.
Baca Juga: Dewan Ingatkan Pemkot Makassar Antisipasi Persoalan PPDB 2021
"Di Makassar ini, kita tau ini kontainer butuh lahan, sementara di Makassar ini banyak wilayah yang tidak punya Fasum. Kalaupun ada misalnya kita tempatkan kontainer di situ dengan ukurannya, pasti mengambil ruang," terangnya.
Dia pun meminta hal rencana pengadaan kontainer kelurahan ini dikaji dengan baik. Penanganan Covid-19 sebaiknya difokuskan di Puskesmas dan Pustu yang sejak dulu bertindak sebagai garda terdepan dalam menangani persolan Covid-19 di tingkat kelurahan. Sehingga pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran ekstra.
"Di kelurahan kan ada kantor, ada puskesmas, tinggal itu saja diarahkan ke sana," pungkas Legislator PAN tersebut.
Anggota Banggar, Syamsuddin Raga juga menganggap pemetaan anggaran yang diajukan dianggap tidak begitu efektif. Kata dia, terdapat sejumlah program yang masih cukup mendesak untuk dibenahi.
"Jadi kami menolak (anggaran) karena Makassar ini sebenarnya sudah cukup landai (kasus Covid-19), pemerintah ini harusnya jangan lagi dibesarkan anggarannya karena masyarakat ini masih butuh program lain," katanya.
Diketahui Pemkot Makassar mengajukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada parsial pertama 2021 sebesar Rp380 miliar, termasuk untuk pengadaan kontainer kelurahan. Hal ini dalam rangka mendorong program Makassar Recover yang diajukan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Dewan Minta Gagas Program Pendukung untuk Manfaatkan Bus Wisata
Diketahui, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar mengajukan rencana pengadaaan tersebut ke Dewan dan menjadi pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , Jumat (19/3/2021) lalu.
Rencananya tiap kelurahan akan dibekali satu kontainer khusus yang bertindak sebagai kendaraan keliling dalam rangka penanganan Covid-19. Hanya saja, upaya ini dinilai akan menimbulkan persoalan baru.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar , Hamzah Hamid mempertanyakan rencana pengadaan tersebut. Pemerintah dinilai perlu efisien dalam menggunakan aggaran. Pengadaan kontainer di tiap kecamatan dianggap terlalu boros dan berlebihan.
"Inikan ada pengadaan kontainer di setiap kelurahan (diajukan), 153 kelurahan dengan anggaran Rp100 juta per buah. Ini kan menyerap anggaran yang sangat luar biasa, kita mau sisi manfaatnya, ini bisa nda maksimal," kata Hamzah.
Tidak hanya persoalan anggaran, kontainer tersebut juga memerlukan ruang yang cukup besar karena jumlahnya yang sampai ratusan. Belum lagi, kunjungan masyarakat yang akan membawa kendaraan masing-masing. Sehingga membutuhkan lahan khusus yang bertindak sebagai pusat komando dan perparkiran. Sementara lahan justru sulit ditemui di Kota Makassar.
Baca Juga: Dewan Ingatkan Pemkot Makassar Antisipasi Persoalan PPDB 2021
"Di Makassar ini, kita tau ini kontainer butuh lahan, sementara di Makassar ini banyak wilayah yang tidak punya Fasum. Kalaupun ada misalnya kita tempatkan kontainer di situ dengan ukurannya, pasti mengambil ruang," terangnya.
Dia pun meminta hal rencana pengadaan kontainer kelurahan ini dikaji dengan baik. Penanganan Covid-19 sebaiknya difokuskan di Puskesmas dan Pustu yang sejak dulu bertindak sebagai garda terdepan dalam menangani persolan Covid-19 di tingkat kelurahan. Sehingga pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran ekstra.
"Di kelurahan kan ada kantor, ada puskesmas, tinggal itu saja diarahkan ke sana," pungkas Legislator PAN tersebut.
Anggota Banggar, Syamsuddin Raga juga menganggap pemetaan anggaran yang diajukan dianggap tidak begitu efektif. Kata dia, terdapat sejumlah program yang masih cukup mendesak untuk dibenahi.
"Jadi kami menolak (anggaran) karena Makassar ini sebenarnya sudah cukup landai (kasus Covid-19), pemerintah ini harusnya jangan lagi dibesarkan anggarannya karena masyarakat ini masih butuh program lain," katanya.
Diketahui Pemkot Makassar mengajukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada parsial pertama 2021 sebesar Rp380 miliar, termasuk untuk pengadaan kontainer kelurahan. Hal ini dalam rangka mendorong program Makassar Recover yang diajukan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Dewan Minta Gagas Program Pendukung untuk Manfaatkan Bus Wisata
(agn)
Lihat Juga :
