Ombudsman Makassar Terima 97 Laporan Sepanjang 2020
Sabtu, 06 Maret 2021 - 08:38 WIB
loading...
Ombudsman Makassar menerima sekitar 97 laporan aduan pelayanan publik di Pemkot Makassar. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Ombudsman Makassar kembali merilis aduan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar selama Tahun 2020.
Ketua Ombudsman Makassar , Andi Ihwan Patiroy mengatakan, total ada 97 laporan yang masuk sepanjang tahun 2020 mengenai pelayanan publik di Pemkot.
Dari data yang diterima, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot yang mendapat aduan paling banyak.
Baca Juga: Pemkot Luncurkan Program Makassar Recover untuk Penanganan Covid-19
Diantaranya, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dissos), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar.
Menurut Ihwan, banyaknya pengaduan di Disdik Makassar menyangkut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak dikeluhkan orang tua siswa.
"Terbanyak itu Disdik terkait penerimaan peserta didik baru. Dinas Sosial terkait bansos Covid-19. Dukcapil, KTP yang berlarut-larut, termasuk sempat sistem offline kemarin," ungkap Ihwan.
Terkait aduan ini, dia mengaku telah menyampaikan kepada Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto.
"Yang kami laporkan ini kinerja tahun 2020," singkat dia.
Baca Juga: Pemkot Makassar Dorong Penerapan Tilang Elektronik
Untuk tahun 2021, pihaknya bakal mengambil sikap lebih tegas. Ombudsman akan secara langsung lebih masif turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
"Kami akan berkunjung untuk membantu memperbaiki sistem di situ. Memberikan usulan bagaimana perbaikan sistem yg ada di organisasi itu," jelas dia.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Ombudsman untuk menegakkan aturan yang ada. Ia berharap tugas pengawasan selalu dijalankan agar masyarakat dapat pelayanan yang baik dari Pemkot.
“Saya harap ombudsman bisa membangun sinergi dengan baik, tegakkan aturan dan menjadi pengawas yang memiliki integritas yang mumpuni,” jelasnya.
Sejauh ini, Disdik 22 laporan, Dinsos 12 laporan, Disdukcapil 3 Laporan, Dinkes 1 Laporan, Dinas PM-PTSP 1 Laporan, Dinas PKM 1 Laporan, dan Dinas Pertanahan 1 Laporan.
Baca Juga: 52 OPD Pemkot Makassar Bakal Dirombak, Lelang Jabatan Segera Dibuka
Sementara, untuk OPD badan terdapat 1 Laporan untuk BKPSDMD, Kesbangpol 1 laporan. Untuk Kecamatan, Tallo, Panakukkang dan Tamalanrea. Sementara di kelurahan ada Kelurahan katimbang, Tanjung Merdeka dan Banta-bantaeng.
Ketua Ombudsman Makassar , Andi Ihwan Patiroy mengatakan, total ada 97 laporan yang masuk sepanjang tahun 2020 mengenai pelayanan publik di Pemkot.
Dari data yang diterima, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot yang mendapat aduan paling banyak.
Baca Juga: Pemkot Luncurkan Program Makassar Recover untuk Penanganan Covid-19
Diantaranya, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dissos), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar.
Menurut Ihwan, banyaknya pengaduan di Disdik Makassar menyangkut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak dikeluhkan orang tua siswa.
"Terbanyak itu Disdik terkait penerimaan peserta didik baru. Dinas Sosial terkait bansos Covid-19. Dukcapil, KTP yang berlarut-larut, termasuk sempat sistem offline kemarin," ungkap Ihwan.
Terkait aduan ini, dia mengaku telah menyampaikan kepada Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto.
"Yang kami laporkan ini kinerja tahun 2020," singkat dia.
Baca Juga: Pemkot Makassar Dorong Penerapan Tilang Elektronik
Untuk tahun 2021, pihaknya bakal mengambil sikap lebih tegas. Ombudsman akan secara langsung lebih masif turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
"Kami akan berkunjung untuk membantu memperbaiki sistem di situ. Memberikan usulan bagaimana perbaikan sistem yg ada di organisasi itu," jelas dia.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Ombudsman untuk menegakkan aturan yang ada. Ia berharap tugas pengawasan selalu dijalankan agar masyarakat dapat pelayanan yang baik dari Pemkot.
“Saya harap ombudsman bisa membangun sinergi dengan baik, tegakkan aturan dan menjadi pengawas yang memiliki integritas yang mumpuni,” jelasnya.
Sejauh ini, Disdik 22 laporan, Dinsos 12 laporan, Disdukcapil 3 Laporan, Dinkes 1 Laporan, Dinas PM-PTSP 1 Laporan, Dinas PKM 1 Laporan, dan Dinas Pertanahan 1 Laporan.
Baca Juga: 52 OPD Pemkot Makassar Bakal Dirombak, Lelang Jabatan Segera Dibuka
Sementara, untuk OPD badan terdapat 1 Laporan untuk BKPSDMD, Kesbangpol 1 laporan. Untuk Kecamatan, Tallo, Panakukkang dan Tamalanrea. Sementara di kelurahan ada Kelurahan katimbang, Tanjung Merdeka dan Banta-bantaeng.
(agn)
Lihat Juga :
