Kartu BPJS di Lobar Banyak Bermasalah, Warga Mengeluh
loading...
Ketua DPRD Hj Nurhidayah. Foto SINDOnews
A
A
A
LOMBOK BARAT - Banyaknya kartu BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bermasalah di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan pimpinan DPRD Lombok Barat. Pihak dewan pun mengagendakan segera memanggil pihak BPJS untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan terkait persoalan ini. Pihak dewan tak ingin gara-gara persoalan ini, masyarakat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Demikian ditegaskan ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah Jumat (5/3/2021). Politisi Gerindra ini menegaskan, berdasarkan temuannya di kantor Dinas Sosial banyak sekali kartu KIS yang bermasalah akibat salah alamat fasilitas kesehatan. "Banyak kami temukan, dan itu harus diperbaiki segera. Kami minta Ibu Waka (Wakil ketua DPRD) untuk jadwalkan panggil pihak BPJS," tegas dia.
Kartu bermasalah ini bisa saja terjadi di seluruh daerah Lobar. Namun yang baru terdeteksi di beberapa kecamatan dan jumlahnya mencapai ratusan. Pihaknya pun meminta Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan pihak BPJS selaku penyalur kartu ini. Ia sendiri mempertanyakan kenapa kartu itu bisa salah, pada faskesnya. Sedangkan alamat warga tidak keliru.
Wakil ketua DPRD Hj Nurul Adha mengenaskan pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil pihak BPJS dan OPD terkait. "Karena terkait kesalahan BPJS itu, Ketua DPRD bersama Komisi IV sudah turun sidak langsung ke Dinas Sosial. Bahkan melihat langsung tumpukan kartu BPJS yang salah itu. Karena itu kami segera panggil mereka (BPJS dan OPD),” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha.
Ia sangat menyangkan permasalahan data kembali lagi menjadi alasannya. Ia heran mengapa seperti itu. Padahal jika dibandingkan dengan data dapodik siswa untuk dana BOS, Dinas Pendidikan bisa selesai dan begitu terperinci. Namun mengapa data Dinsos tak kunjung selesai. Bac juga: Santi Marisa Dipastikan Dapat BST dan KIS, Ini Kebenarannya
“Kok Dikbud bisa selesai persoalan data? Kenapa terkait Dinsos lagi-lagi persoalan data yang salah? Apalagi ini BPJS yang dibiayai pusat. Kita kasihan sama masyarakat miskin yang memang punya hak untuk berobat dengan kartu BPJS, tetapi tidak bisa terkafer karena kekeliruaan data di kartu BPJS,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Lobar, HL Martajaya mengaku pihaknya sedang turun merekap semua data faskes. Nantinya hasilnya akan dibawa dan diusulkan kepada BPJS untuk diperbaiki. “Tumben ada kesalahan kayak gini, pada saat kita entri sesuai alamatnya, tapi pas dicetak beda. Tetapi ini kita mendata lagi, rekapan terus kita kirim ke BPJS,” jelasnya.
Demikian ditegaskan ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah Jumat (5/3/2021). Politisi Gerindra ini menegaskan, berdasarkan temuannya di kantor Dinas Sosial banyak sekali kartu KIS yang bermasalah akibat salah alamat fasilitas kesehatan. "Banyak kami temukan, dan itu harus diperbaiki segera. Kami minta Ibu Waka (Wakil ketua DPRD) untuk jadwalkan panggil pihak BPJS," tegas dia.
Kartu bermasalah ini bisa saja terjadi di seluruh daerah Lobar. Namun yang baru terdeteksi di beberapa kecamatan dan jumlahnya mencapai ratusan. Pihaknya pun meminta Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan pihak BPJS selaku penyalur kartu ini. Ia sendiri mempertanyakan kenapa kartu itu bisa salah, pada faskesnya. Sedangkan alamat warga tidak keliru.
Wakil ketua DPRD Hj Nurul Adha mengenaskan pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil pihak BPJS dan OPD terkait. "Karena terkait kesalahan BPJS itu, Ketua DPRD bersama Komisi IV sudah turun sidak langsung ke Dinas Sosial. Bahkan melihat langsung tumpukan kartu BPJS yang salah itu. Karena itu kami segera panggil mereka (BPJS dan OPD),” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha.
Ia sangat menyangkan permasalahan data kembali lagi menjadi alasannya. Ia heran mengapa seperti itu. Padahal jika dibandingkan dengan data dapodik siswa untuk dana BOS, Dinas Pendidikan bisa selesai dan begitu terperinci. Namun mengapa data Dinsos tak kunjung selesai. Bac juga: Santi Marisa Dipastikan Dapat BST dan KIS, Ini Kebenarannya
“Kok Dikbud bisa selesai persoalan data? Kenapa terkait Dinsos lagi-lagi persoalan data yang salah? Apalagi ini BPJS yang dibiayai pusat. Kita kasihan sama masyarakat miskin yang memang punya hak untuk berobat dengan kartu BPJS, tetapi tidak bisa terkafer karena kekeliruaan data di kartu BPJS,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Lobar, HL Martajaya mengaku pihaknya sedang turun merekap semua data faskes. Nantinya hasilnya akan dibawa dan diusulkan kepada BPJS untuk diperbaiki. “Tumben ada kesalahan kayak gini, pada saat kita entri sesuai alamatnya, tapi pas dicetak beda. Tetapi ini kita mendata lagi, rekapan terus kita kirim ke BPJS,” jelasnya.
(don)
Lihat Juga :
