DPRD Surabaya Diminta Fokus Perhatikan Warga Terdampak COVID-19
Senin, 18 Mei 2020 - 21:39 WIB
loading...
Sejumlah warga Pakis Surabaya tampak mengerjakan produk kerajinan yang akan dikirim ke pasaran. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Polemik Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Surabaya rupanya sampai ke telinga masyarakat. Mereka mengkritisi gaduh para wakilnya yang duduk di kursi parlemen.
Mereka mengaku masyarakat membutuhkan bantuan secepatnya tanpa melewati birokrasi yang berbelit. Seperti yang diutarakan Tiyah, warga Pakis gang 2 Surabaya. Tiyah, meminta agar para pemangku kebijakan segera mengucurkan bantuan kepada masyarakat. (Baca juga: Pansus COVID-19 DPRD Kota Surabaya Gagal, Ini Kata Pengamat )
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya membuat penghasilan para pekerja harian menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali. "Saya berharap segera diturunkan bantuan. Ndak usah ribut-ribut seperti diberita. Pokoknya cepat, karena kondisinya seperti ini," kata Tiyah dengan nada mengeluh, Senin (18/5/2020).
Senada dengan Tiyah, Yani, wanita yang menggantungkan hidupnya pada UMKM kerajinan ini mengkritisi keras polemik Pansus COVID-19 DPRD Surabaya, meski awalnya Yani tidak mengetahui arti Pansus. "Pansus itu apa mas," ujar Yani sembari meminta penjelasan mengenai polemik Pansus COVID-19. "Oalah rapat ta. Gak perlu rapat-rapat. Sing penting bantuan. Yang penting bantuan. Enak orang dewan gaji lengkap. Lha orang kecil ini gimana," kata dia.
Warga Pakis ini juga mengaku penghasilannya menurun lantaran pandemi COVID-19. Ditambah dengan pemberlakukan PSBB yang makin mempersempit ruang gerak ekonomi masyarakat kecil. "Semua sudah susah. Jangan sampai ditambah gegeran pansus. Sekarang waktunya memikirkan rakyat kecil,” kata dia meminta.
Diketahui, upaya pembentukan Pansus COVID-19 DPRD Surabaya kandas setelah usulan lima fraksi dikalahkan lewat hasil voting dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama segenap pimpinan dewan, Jumat (15/5/2020). Dua fraksi yang menolak pembentukan Pansus COVID-19 adalah Fraksi Partai Demokrat-Nasdem dan Fraksi Partai Golkar.
Mereka mengaku masyarakat membutuhkan bantuan secepatnya tanpa melewati birokrasi yang berbelit. Seperti yang diutarakan Tiyah, warga Pakis gang 2 Surabaya. Tiyah, meminta agar para pemangku kebijakan segera mengucurkan bantuan kepada masyarakat. (Baca juga: Pansus COVID-19 DPRD Kota Surabaya Gagal, Ini Kata Pengamat )
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya membuat penghasilan para pekerja harian menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali. "Saya berharap segera diturunkan bantuan. Ndak usah ribut-ribut seperti diberita. Pokoknya cepat, karena kondisinya seperti ini," kata Tiyah dengan nada mengeluh, Senin (18/5/2020).
Senada dengan Tiyah, Yani, wanita yang menggantungkan hidupnya pada UMKM kerajinan ini mengkritisi keras polemik Pansus COVID-19 DPRD Surabaya, meski awalnya Yani tidak mengetahui arti Pansus. "Pansus itu apa mas," ujar Yani sembari meminta penjelasan mengenai polemik Pansus COVID-19. "Oalah rapat ta. Gak perlu rapat-rapat. Sing penting bantuan. Yang penting bantuan. Enak orang dewan gaji lengkap. Lha orang kecil ini gimana," kata dia.
Warga Pakis ini juga mengaku penghasilannya menurun lantaran pandemi COVID-19. Ditambah dengan pemberlakukan PSBB yang makin mempersempit ruang gerak ekonomi masyarakat kecil. "Semua sudah susah. Jangan sampai ditambah gegeran pansus. Sekarang waktunya memikirkan rakyat kecil,” kata dia meminta.
Diketahui, upaya pembentukan Pansus COVID-19 DPRD Surabaya kandas setelah usulan lima fraksi dikalahkan lewat hasil voting dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama segenap pimpinan dewan, Jumat (15/5/2020). Dua fraksi yang menolak pembentukan Pansus COVID-19 adalah Fraksi Partai Demokrat-Nasdem dan Fraksi Partai Golkar.
(nth)
Lihat Juga :
