Awal Memerintah, Bupati Blitar Terpilih Alami Krisis Birokrasi

BLITAR - Di awal pemerintahannya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih Rini Syarifah - Rachmad Santoso akan dihadapkan pada persoalan ratusan jabatan struktural yang kosong. Menurut Pj Sekda Kabupaten Blitar Mujianto, saat ini ada sekitar 102 jabatan struktural di Pemkab Blitar yang kosong karena pensiun dan sebab lain.

"Kurang lebih ada 102 pejabat struktural yang kosong," ujar Mujianto kepada wartawan. Sesuai jadwal, pelantikan pasangan Rini Syarifah-Rachmad Santoso akan berlangsung 17 Februari atau kurang dua hari lagi. Pelantikan akan dilangsungkan serentak di gedung Grahadi Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Santriwati Korban Pencabulan Pimpinan Ponpes di Jombang Capai 15 Orang

Sementara jelang berakhirnya masa jabatan, Bupati Blitar Rijanto telah melantik Mujianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Blitar. Pj Sekda memiliki kewenangan sama dengan sekda definitif. Bedanya, Pj Sekda hanya memiliki masa jabatan tiga bulan. Menurut Mujianto, terkait kekosongan tersebut, pihaknya tengah melakukan persiapan penataan.

Siapa siapa yang layak mengisi kekosongan tengah dipersiapkan. "Sehingga enam bulan setelah dilantik (bupati dan wakil bupati) bisa menindaklanjuti rumusan yang kita rancang," terang Mujianto. Jabatan kosong struktural tersebut mulai eselon IV hingga eselon II. Diantaranya Sekda, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, termasuk Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda serta Kepala Dinas Kesehatan.

"Harus segera diisi agar kinerja bisa optimal," tambah Mujianto. Setelah semua jabatan terisi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blitar baru diharapkan juga meneruskan program prioritas sesuai visi dan misi. Mujianto juga mengatakan, tidak ada tim transisi dalam masa pergantian pemerintahan dari Bupati dan Wakil Bupati Rijanto-Marheinis Urip Widodo ke Bupati dan Wakil Bupati Rini Syarifah-Rachmad.

Baca juga: Longsor Nganjuk, 2 Korban Ditemukan Tewas, 16 Orang Masih Hilang

Yang ada, kata Mujianto adalah sekda, asisten, staf ahli dan OPD (Organisasi perangkat daerah), yang bekerja sesuai tupoksi. "Kami ini secara otomatis karena menjadi menjadi lembaga birokrasi. Bukan tim," pungkas Mujianto. Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mashudi mengatakan, beberapa diantara jabatan yang kosong telah diisi penjabat Plt.

Secara aturan, pengisian jabatan definitif akan dilakukan setelah enam bulan kepala daerah dilantik. Begitu juga dengan jabatan Sekda. Setelah masa Pj habis, proses pengisian pejabat definitif akan melalui pembentukan panitia seleksi.

"Beberapa diantaranya sudah diisi Plt," ujar Mashudi. Saat ini jumlah aparatur sipil negara di Pemkab Blitar yang pensiun mencapai ratusan. Tercatat pada tahun 2020 ada sebanyak 600 orang