Banjir, Longsor Gempa hingga Tsunami Mengintai, Ini Daerah Rawan Bencana di Jabar

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat telah mengambil sejumlah langkah antisipasi guna menghadapi potensi multirisiko bencana alam mulai banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi.



Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meramalkan bahwa potensi multirisiko bencana bakal meningkat pada Januari-Maret 2021 mendatang. Bukan itu saja, pakar seismolog ITB juga memprediksi bahwa gempa bumi besar (megathrust) yang berdampak terjadinya gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk Jabar pun menjadi ancaman lainnya.


Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar, Dani Ramdan mengatakan, potensi multirisiko bencana , khususnya bencana hidrometeorologi tak lepas dari dampak fenomena la nina di Indonesia.



"Dengan adanya La Nina, intensitas hujan bakal lebih lebat dibandingkan tahun lalu. Daerah-daerah yang memiliki kerawanan pergerakan tanah maupun banjir mendapat atensi berlebih, mulai dari mitigasi maupun kesiapan logistiknya," ujarnya.

Menurut Dani, BMKG memprakirakan bahwa Indonesia pada umumnya bakal terkena dampak fenomena La Nina. Adapun musim hujan diprediksi mulai masuk di sebagian wilayah Indonesia pada Oktober-November2020dan puncaknya Januari-Februari kemudian mulai turun di Maret-April 2021.

"Nah La Nina ini fenomenanya adalah intensitas hujannya tinggi. Jadi akhir tahun sampai Januari, Februari, akan sangat lebat hujan. Biasanya kalau di kita hujan lebat itu berimplikasi pada longsor dan banjir atau bencana hidrometeorologi," jelasnya.

Dani mengakui, fenomena La Nina akan berakibat terhadap peningkatan potensi bencana dan dampaknya, khususnya di Jabar. Meski begitu, pihaknya berharap, dengan meningkatnya kewaspadaan, dampak bencana tersebut dapat ditekan.

"Sebenarnya, dampak bencana itu bukan hanya potensi, tapi yang paling penting adalah kesiapan kita menghadapi. Kalau mitigasi bisa kita lakukan dari sekarang, mungkin dampak bisa kita eliminir," ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut Dani, BPBD Jabar pun memberikan perhatian ekstra kepada sejumlah wilayah rawan bencana di Jabar, yakni wilayah Bogor, Sukabumi, Selatan Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran di kawasan selatan Jabar.

Sementara di kawasan utara Jabar, perhatian ekstra diberikan kepada Karawang, Subang, dan Bekasi. Khusus di kawasan Bandung Raya, pihaknya menandai Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

"Bagi kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan (bencana) tinggi, kita siapkan motivasi dan logistik bantuan. Kalau logistik, kita sudah rutin ya, dalam setahun itu dua sampai tiga kali kita perkuat kabupaten/kota," papar Dani.

"Kemarin menjelang kekeringan, kemudian menjelang musim hujan kita dorong. Jadi logistik kita 80%-nya ada di 27 kabupaten/kota kita distribusikan. Nah 20% bila ada kabupaten/kota yang ternyata habis, kita berikan dukungan lagi ke sana," ujar Dani melanjutkan.

Selain logistik, edukasi kebencanaan melalui mitigasi bencana pun intens dilakukan dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota, termasuk relawan kebencanaan.

"Kalau hanya mengandalkan BPBD tidak akan tercover. Maka, kita punya program Desa Tangguh Bencana dimana setiap desa itu kita latih perangkat desa mapun relawannya. Lalu, ada juga program Kampung Siaga Bencana. Polanya berjenjang," katanya.

Lebih lanjut Dani mengatakan, pandemi COVID-19 juga memaksa penanganan bencana berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain menangani bencana alam, pihaknya kini harus menangani pandemi, sehingga penanganan bencana menjadi berlipat.

"Sekarang itu kita harus merevisi rencana kontigensi kita karena selama ini, kita biasa menyusun rencana kontijensi dengan kebencanaan tunggal. Misalnya kontinjensi banjir, kontingensi longsor, dan sekarang kita menyusun kontigensi multi-hazard paling tidak banjir dan COVID-19, sehingga ada variabel yang agak berbeda dari sisi penanganan," beber Dani.

"Kalau dari sisi tanggap daruratnya itu hanya protokol kesehatan, tapi nanti di pengungsian kita harus ekstra. Pertama, kapasitas harus 2-3 kali lipat dari biasanya, lalu harus ada masker, alat cuci tangan, termasuk ruang isolasi bagi warga yang bergejala," sambungnya.

Terkait kajian tentang ancaman gempa potensi gempa besar (magathrust) dan tsunami di selatan Pulau Jawa, Dani menilai bahwa isu gempa dan tsunami tersebut sebenarnya sudah sering disampaikan para pakar dan peneliti. Sehingga, kabar tersebut bukanlah hal yang baru.

Menurutnya, karena sering disampaikan, masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir selatan Jabar pun sudah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan jika prediksi tersebut benar-benar terjadi.

"Artinya, mereka sudah tahu bagaimana jika ada tanda-tanda tsunami dan tahu harus berlari ke mana," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Dani, pihaknya pun tetap melakukan langkah antisipasi dalam menyikapi kabar tersebut, salah satunya upaya perbaikan alat pendeteksian dini (early warning) tsunami. Pasalnya, dari empat alat early warning yang dipasang, dua di antaranya kini dalam kondisi rusak.

"Dua alat berada di Kabupaten Pangandaran dan dua alat lainnya berada di pantai selatan lainnya. Namun, saat ini hanya dua alat yang berfungsi di Cipatujah Pangandaran, sedangkan dua alat lainnya rusak dan harus diperbaiki," ungkapnya.

Pihaknya pun mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bakal segera memperbaiki kedua alat early warning yang rusak itu. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan BMKG. Sehingga, setiap prediksi yang diperoleh BMKG akan disampaikan langsung kepada BPBD Jabar.

"Ketika ada tanda-tanda bencana apapun yang tertangkap oleh radar BMKG langsung disampaikan ke BPBD setempat," imbuh Dani.

Dani juga mengatakan, saat ini, pihaknya bakal kembali menggencarkan sosialiasi terkait mitigasi bencana, khususnya di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, seperti Pangandaran dan Sukabumi.

Sosialisasi mitigasi bencana diberikan kepada para pelaku pariwisata, seperti pemandu wisata hingga pengelola penginapan dan restoran. Selain meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana kepada para pelaku pariwisata, BPBD Jabar pun merangkul Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk di kawasan wisata di wilayah pantai selatan Jabar. Sedikitnya ada 120 Desa Tangguh Bencana yang siap menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi.

"Kita berikan mereka pelatihan bertahan dari bencana dan apa yang dilakukan pascabencana. Kita juga mengajarkan mengenai tata ruang yang baik, seperti menjaga hutan bakau yang tangguh menghalau terjarangan ombak," paparnya.

Dani pun mengimbau wisatawan, baik wisatawan dari Jabar maupun luar daerah tak perlu takut dan khawatir berlebihan untuk berwisata di kawasan pantai selatan Jabar. Dia meyakinkan, kajian bencana seperti tsunami dan gempa bumi justru berdampak baik bagi pemerintah daerah, terutama dalam penyiapan mitigasi yang lebih optimal.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Jabar, Ebet Nugraha menambahkan, langkah antisipasi bencana terus dilakukan BPBD Jabar, terutama di kawasan wisata pantai, seperti Pangandaran dan Sukabumi menyusul kajian potensi gempa megathrust dan tsunami. Langkah tersebut berupa simulasi irigasi bencana gempa bumi, termasuk tsunami.

"Melalui simulasi, kami membangun awarness di antara pemangku kepentingan dalam penanganan bencana dimana salah satunya bencana tsunami untuk mempercepat penanganan saat bencana terjadi," ujar Ebet.

Menurut Ebet, simulasi diperlukan, agar tidak terjadi simpang siur dalam penanganan bencana. Sehingga, seluruh pihak yang berkepentingan tahu harus berbuat apa, terutama memahami jalur koordinasi yang harus dilakukan.

Simulasi, lanjut Ebet, melibatkan unsur pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, bupati, hingga kepala desa dan TNI/Polri. BPBD Jabar sendiri, kata Ebet, menjadi pusat pendampingan daerah dalam kejadian tanggap darurat bencana.

"Dengan hal ini, diharapkan semua pihak dapat mengetahui rantai komando jika terjadi bencana, sehingga mengurangi risiko misscoordination dalam penanganan bencana," katanya.

Ebet juga mengakui, kawasan pesisir pantai selatan Jabar, termasuk Pangandaran dan Sukabumi menyimpan potensi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami.

"Namun, yang namanya potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Karenanya, kita lakukan antisipasi, agar penanganannya bisa maksimal saat potensi itu terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut Ebet mengatakan, langkah antisipasi melalui simulasi juga bertujuan untuk melatih serta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi ancaman bencana, gempa bumi dan tsunami.

"Hal ini juga bisa menjadi pengukur kesiapsiagaan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Melalui simulasi, akan terlihat fungsi rantai peringatan dini, teknologi komunikasi, dan tindakan reaksi masyarakat yang terbangun untuk mengantisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami di daerah Pangandaran," tandasnya.

Siaga I Bencana

Jauh hari sebelum prediksi multirisiko bencana, termasuk ancaman gempa bumi dan tsunami tersebut mengemuka, Pemprov Jabar sebenarnya telah mengambil langkah tanggap darurat.

Melalui kebijakannya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, Provinsi Jabar berstatus Siaga 1 hingga Mei 2021 menyusul prediksi peningkatan potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem dan fenomena La Nina pada musim hujan tahun ini.

Dengan status tersebut, Gubernur yang akrab disapa Emil itu menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan di 27 kabupaten/kota bersiaga menghadapi berbagai potensi bencana alam dan penanganan dampaknya.

"Jadi, kesiagaan ini berbanding lurus dengan prediksi BMKG bahwa akan ada curah hujan lebih banyak dan lebih ekstrem. Sehingga, kita menetapkan kesiagaan itu dari November (2020) sampai Mei (2021)," tegas Emil dalam Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2020-2021 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/11/2020) lalu.

Menurut Emil, fenomena La Nina membawa dampak curah hujan yang tinggi dan naiknya gelombang laut. Kondisi tersebut berakibat pada tingginya potensi banjir. Bahkan, khusus wilayah di kawasan pesisir pantai selatan Jabar, harus juga mewaspadai potensi bencana tsunami.

"Saya sudah perintahkan BPBD Jabar melakukan simulasi penyelamatan tsunami, harus segera dilakukan di selatan jabar. Masyarakat harus paham, harus tahu early warning system kalau (tsunami) terjadi, kemana larinya sudah tahu," katanya.

Lebih lanjut Emil mengatakan, seluruh pemangku kepentingan di 27 kabupaten/kota di Jabar harus bersiaga, terutama dalam penanganan pascabencana.

"Seperti pada peristiwa banjir besar di Jabodetabek pada awal tahun 2020 lalu. Peristiwa tersebut bisa dijadikan rujukan untuk menerapkan pola mitigasi yang diterapkan, termasuk menyiapkan sarana, alat, hingga teknologi pendukungnya," paparnya.

Dia menambahkan, selain meningkatkan kesiapsiagaan, upaya pencegahan bencana lewat penanaman pohon juga harus terus dilakukan, terutama di lahan-lahan kritis yang memiliki potensi bencana longsor.

"Kebencanaan memang takdir, tapi kita harus menjadi masyarakat yang bisa bersiasat dengan takdir, salah satunya selalu bersiap. Jabar mulai tahun ini dan seterusnya harus menjadi provinsi yang jauh lebih siap menghadapi bencana," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, BMKG meminta pemerintah mengantisipasi datangnya musim hujan menyusul terdeteksinya la nina di Samudra Pasifik yang berdampak terhadap tingginya curah hujan di Indonesia.

Hal itu dikatakan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam rapat virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil terkait dampak bencana di musim hujan terhadap kenaikan kasus COVID-19 dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (9/10/2020).

Dijelaskan Dwikorita, la nina merupakan anomali suhu muka air laut dimana suhu di laut akan lebih dingin, bahkan bisa sampai minus satu derajat celcius atau lebih. Akibatnya, aliran masa udara basah lebih kuat dibandingkan saat normal dari wilayah pasifik masuk ke Indonesia, terutama Indonesia timur, tengah, dan utara.

"Dampaknya adalah curah hujan bulanan di Indonesia ini akan semakin meningkat. Peningkatan ini bervariasi atau tidak seragam dari segi ruang dan waktu," jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Bidang Seismologi ITB, Sri Widiyantoro mengungkapkan kemungkinan terjadinya gempa besar disertai tsunami di wilayah Indonesia, terutama Provinsi Jabar dan Jawa Timur.

Dalam keterangan resminya Senin (21/9/2021), Sri Widiyantoro menyebutkan, terdapat wilayah minim gempa atau seismic gap (bagian dari sesar yang pernah menghasilkan gempa bumi) di laut selatan Pulau Jawa. Wilayah ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika aktif kembali.

Tidak adanya gempa besar dengan magnitudo 8 atau lebih dalam beberapa ratus tahun terakhir, menurutnya, mengindikasikan ancaman gempa tsunamigenik dahsyat di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa dan berpotensi menimbulkan tsunami hingga 20 meter.