Dikeluhkan Orang Tua Siswa, PPDB Jalur Zonasi Perlu Dievaluasi
Selasa, 09 Februari 2021 - 08:25 WIB
loading...
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Tahun Ajaran 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang. Jalur zonasi paling banyak menuai protes. Harus segera dievaluasi agar tidak lagi menjadi keluhan orang tua siswa.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel , Debbie Purnama Rusdin mengakui pelaksanaan PPDB banyak dikeluhkan orang tua siswa. Khususnya pada sistem zonasi. Tak sedikit orang tua yang mengeluh karena tidak mendapatkan sekolah.
" PPDB itu kemarin banyak yang rancu karena kekurangan sekolah," singkat Debbie, Senin (8/2/2021).
Dia mengakui banyak mendapati keluhan orang tua siswa saat melakukan reses. Tidak sedikit yang protes dikarenakan tidak masuk jalur zonasi, padahal jarak rumah dengan sekolah cukup dekat.
Sehingga pihaknya berencana menambah lima sekolah di Sulsel. Salah satunya di Kota Makassar "Keluhan-keluhan itu nanti kita sampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel untuk sama-sma dicari jalan keluarnya," ujarnya.
Menurut dia, kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan PPDB seharusnya tidak lagi berulang. Server yang error, kebocoran data, hingga banyak siswa yang tidak tertampung bisa diantisipasi.
Baca Juga: Ada Potensi Manipulasi Data, PPDB Zonasi 2021 Perlu Diperketat
"Saya dulu sudah pernah rapat, berapa persen zonasi, prestasi dan afirmasi itu perlu dipastikan lagi karena paling rancu itu zonasi," papar dia.
Persoalan serupa juga terjadi di Kota Makassar. Tingkat SD/SMP. DPRD Makassar berharap pelaksanaan PPDB tahun ini bisa lebih ketat. Khususnya pada jalur zonasi.
Ketua Komisi D DPRD Makassar , Abd Wahab Tahir mengatakan sistem zonasi yang menggunakan bukti surat keterangan domisili dianggap masih cacat. Potensi terjadinya kebocoran data dan perlu dibenahi.
"Data-data kependudukan itu mudah dimanipulasi, sehingga perlu diwajibkan pakai kartu keluarga (KK) yang lebih valid," ucap dia.
Dia meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) Kota Makassar untuk mengantisipasi lebih awal. Pengurusan KK menjelang PPDB perlu diperhatikan. Jangan sampai, hanya untuk kepentingan sehingga bisa lolos jalur zonasi.
"Kecuali mutasi pindah karena pindah tugas, silahkan karena memang keadaan yang mengharuskan. Tapi kalau pindah rumah jangan, karena itu potensi," tutur dia.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Makassar Jamin Pelaksanaan Sistem PPDB 2021
Anggota Komisi E DPRD Sulsel , Debbie Purnama Rusdin mengakui pelaksanaan PPDB banyak dikeluhkan orang tua siswa. Khususnya pada sistem zonasi. Tak sedikit orang tua yang mengeluh karena tidak mendapatkan sekolah.
" PPDB itu kemarin banyak yang rancu karena kekurangan sekolah," singkat Debbie, Senin (8/2/2021).
Dia mengakui banyak mendapati keluhan orang tua siswa saat melakukan reses. Tidak sedikit yang protes dikarenakan tidak masuk jalur zonasi, padahal jarak rumah dengan sekolah cukup dekat.
Sehingga pihaknya berencana menambah lima sekolah di Sulsel. Salah satunya di Kota Makassar "Keluhan-keluhan itu nanti kita sampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel untuk sama-sma dicari jalan keluarnya," ujarnya.
Menurut dia, kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan PPDB seharusnya tidak lagi berulang. Server yang error, kebocoran data, hingga banyak siswa yang tidak tertampung bisa diantisipasi.
Baca Juga: Ada Potensi Manipulasi Data, PPDB Zonasi 2021 Perlu Diperketat
"Saya dulu sudah pernah rapat, berapa persen zonasi, prestasi dan afirmasi itu perlu dipastikan lagi karena paling rancu itu zonasi," papar dia.
Persoalan serupa juga terjadi di Kota Makassar. Tingkat SD/SMP. DPRD Makassar berharap pelaksanaan PPDB tahun ini bisa lebih ketat. Khususnya pada jalur zonasi.
Ketua Komisi D DPRD Makassar , Abd Wahab Tahir mengatakan sistem zonasi yang menggunakan bukti surat keterangan domisili dianggap masih cacat. Potensi terjadinya kebocoran data dan perlu dibenahi.
"Data-data kependudukan itu mudah dimanipulasi, sehingga perlu diwajibkan pakai kartu keluarga (KK) yang lebih valid," ucap dia.
Dia meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) Kota Makassar untuk mengantisipasi lebih awal. Pengurusan KK menjelang PPDB perlu diperhatikan. Jangan sampai, hanya untuk kepentingan sehingga bisa lolos jalur zonasi.
"Kecuali mutasi pindah karena pindah tugas, silahkan karena memang keadaan yang mengharuskan. Tapi kalau pindah rumah jangan, karena itu potensi," tutur dia.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Makassar Jamin Pelaksanaan Sistem PPDB 2021
(agn)
Lihat Juga :
