Kuasa Hukum KPU Pangkep Sebut Permohonan Pemohon Cacat Formil
Kamis, 04 Februari 2021 - 18:52 WIB
loading...
uasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep, Marhumah Majid saat membacakan eksepsi pada sidang sengketa Pilkada Pangkep di MK. Foto: Istimewa
A
A
A
PANGKEP - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep , Marhumah Majid menilai permohonan pasangan calon nomor urut dua pada Pilkada Pangkep , Abdul Rahman Assegaf-Muammar Muhayyang (Ramah) cacat formil.
Hal itu disampaikan Marhumah saat mebacakan eksepsi atau jawaban atas gugatan Ramah atas rekapitulasi suara Pilkada Pangkep pada Desember lalu, dalam sidang MK yang disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi.
Marhumah menjelaskan, permohonan pemohon yaitu keberatan atas keputusan KPU Pangkep tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang memenangkan pasangan nomor urut satu, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS). Berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara tersebut ditandatangani oleh saksi pemohon diseluruh kecamatan.
Baca Juga: Partisipasi Pemilih di Pilkada Pangkep Capai 83,29 Persen
"Pemohon mengakui kebenaran legalitas dari hasil perhitungan suara tersebut. Hal ini membuktikan pemohon menerima tahapan yang terjadi sebelum penandatangaan berita acara tersebut," kata Marhumah, Kamis (4/1/2021).
Hal itu disampaikan Marhumah saat mebacakan eksepsi atau jawaban atas gugatan Ramah atas rekapitulasi suara Pilkada Pangkep pada Desember lalu, dalam sidang MK yang disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Mahkamah Konstitusi.
Marhumah menjelaskan, permohonan pemohon yaitu keberatan atas keputusan KPU Pangkep tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang memenangkan pasangan nomor urut satu, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS). Berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara tersebut ditandatangani oleh saksi pemohon diseluruh kecamatan.
Baca Juga: Partisipasi Pemilih di Pilkada Pangkep Capai 83,29 Persen
"Pemohon mengakui kebenaran legalitas dari hasil perhitungan suara tersebut. Hal ini membuktikan pemohon menerima tahapan yang terjadi sebelum penandatangaan berita acara tersebut," kata Marhumah, Kamis (4/1/2021).
Lihat Juga :
