Khawatir KEK Dibatalkan, Gubernur Babel Ultimatum PT Timah
Kamis, 04 Februari 2021 - 11:03 WIB
loading...
A
A
A
Gubernur Erzaldi berharap, pemerintah pusat harus segera turun tangan dan tegas dalam mengatasi hal ini. Dia menyatakan, jika kunci dari disetujui atau tidaknya KEK ini adalah harus ada kepastian dari batas yang jelas antara pengusul dan PT Timah.
"Di bawah pengawasan saya, ekonomi di Babel akan bertransformasi dari yang semula fokus ke pertambangan menuju ke pariwisata. Karena kalau kita terlambat, duluan rusak alam kita, nanti membangun pariwisatanya akan lebih berat," kata Mantan Bupati Bangka Tengah dua periode itu.
Melihat sudah terlalu lama persoalan tersebut mengambang, dia menyatakan siap mengganti strategi apabila pembahasan KEK tak kunjung mendapatkan keputusan bersama, yaitu menarik AMDAL PT Timah. Baca juga: Pengepul Timah TI Tungau di Perairan Sukadamai Toboali Diburu Polisi
Dalam dialog secara virtual dengan PT Timah Tbk, perusahaan plat merah itu menyatakan sikap keberatan terhadap aturan yang mengharuskan penghentian aktivitas pertambangan jika kawasan KEK ini disetujui. Menurut pihaknya, antara KEK dan aktivitas pertambangan masih bisa dapat berjalan beriringan.
Melalui pertemuan secara virtual, mereka berharap pemerintah pusat dapat menemukan benang merah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan penambahan KEK di Bangka Belitung.
"Di bawah pengawasan saya, ekonomi di Babel akan bertransformasi dari yang semula fokus ke pertambangan menuju ke pariwisata. Karena kalau kita terlambat, duluan rusak alam kita, nanti membangun pariwisatanya akan lebih berat," kata Mantan Bupati Bangka Tengah dua periode itu.
Melihat sudah terlalu lama persoalan tersebut mengambang, dia menyatakan siap mengganti strategi apabila pembahasan KEK tak kunjung mendapatkan keputusan bersama, yaitu menarik AMDAL PT Timah. Baca juga: Pengepul Timah TI Tungau di Perairan Sukadamai Toboali Diburu Polisi
Dalam dialog secara virtual dengan PT Timah Tbk, perusahaan plat merah itu menyatakan sikap keberatan terhadap aturan yang mengharuskan penghentian aktivitas pertambangan jika kawasan KEK ini disetujui. Menurut pihaknya, antara KEK dan aktivitas pertambangan masih bisa dapat berjalan beriringan.
Melalui pertemuan secara virtual, mereka berharap pemerintah pusat dapat menemukan benang merah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan penambahan KEK di Bangka Belitung.
(don)
Lihat Juga :