Nurdin Abdullah Hadiri Peresmian Puslitbang CPCD Unhas

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) meresmikan berdirinya Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi atau Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD).

Peresmian Puslitbang yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM) Unhas ini berlangsung Sabtu, (30/01/2021) melalui aplikasi zoom meeting.

CPCD diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Rektor Unhas pada masanya dan Tokoh Kemanusiaan Prof Idrus Paturusi, Tokoh Perdamaian Dr Farid Husain, serta sejumlah tokoh lainnya.



Acara peresmian dan peluncuran dipandu oleh Direktur Komunikasi Unhas, Suharman Hamzah, yang mengawali dengan ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan dan nara sumber.

Pada pengantarnya, Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA menjelaskan bahwa, CPCD Unhas sudah lama digagas. Kehadiran CPCD dimaksudkan agar Unhas lebih produktif dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan memperkuat demokrasi, baik di Indonesia maupun dunia.

“Unhas memiliki banyak riset, baik oleh dosen maupun mahasiswa tentang konflik dan demokrasi. Kita melakukan pendampingan di wilayah konflik, seperti di Poso. Yang terpenting, kita memiliki figur nasional dan dunia, Bapak Jusuf Kalla. Beliau berperan pada upaya mengatasi konflik di berbagai tempat. Kehadiran CPCD ini merupakan langkah menyatukan sumber daya dan potensi tersebut,” kata Dwia.

CPCD merupakan Puslitbang ke-12 di bawah LPPM Unhas . Untuk tahap awal, Ketua LPPM, Prof Andi Alimuddin, dipercaya sebagai Ketua. Secara operasional, CPCD Unhas dilengkapi dengan tiga divisi, yaitu, Divisi Research and Development, untuk aktivitas riset dan publikasi, dan membangun kemitraan dengan Center of Excellence lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.



Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa, kehadiran Puslitbang ini bermakna penting bagi pemerintah daerah. Segala kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga harus ada riset dan landasan ilmiah yang mendukung agar kebijakan dapat terukur.

"Pusat studi ini sangat strategis dalam membuat kebijakan dan kajian-kajian dan memberikan solusi konflik. Dan meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan," sebut Nurdin Abdullah .

Pengalaman sebagai bangsa sudah cukup dengan berbagai konflik yang telah memberikan pelajaran penting. Pendekatan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan. Konflik juga jangan sekali-kali direspon dengan lambat atau salah dalam mengambil keputusan.

"Kami di Sulsel menjadikan dialog sebagai tradisi dijalin dalam bentuk komunikasi, formal dan informal, bagi seluruh pemangku kepentingan. Mencari tahu akar konflik adalah kunci utama menyelesaikan konflik," kata Nurdin Abdullah.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memaparkan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik di Indonesia, hingga manca negara. Jusuf Kalla juga menguraikan bagaimana konstruksi konflik di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga kini.



“Perdamaian adalah situasi tidak ada konflik, sebaliknya konflik adalah situasi tidak ada perdamaian. Sementara, demokrasi adalah cara kita bernegara dan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan situasi damai dan mengatasi konflik. Jadi ketiga konsep ini adalah satu kesatuan,” kata Jusuf Kalla.

Dari pengalaman mengatasi berbagai konflik, Jusuf Kalla menilai bahwa penyebab utama konflik adalah ketidakpuasan, ketidakseimbangan, atau ketidakharmonisan. Maka perlu ada lembaga yang selalu mengkaji, sehingga potensi terjadinya konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial dapat diidentifikasi sejak dini.

“Kita harus mengetahui karakter pihak yang berkonflik, mengetahui apa kebutuhan dan aspirasi mereka. Itu cara yang sering saya pakai, sebelum mediasi, saya selalu pelajari karakter dan latar belakang para pihak,” kata Jusuf Kalla.