Bantuan Covid19 di Pangkep Diduga Dipolitisasi, Kades : Itu Tidak Benar

PANGKEP - Bantuan Sosial yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 mendapat keluhan masyarakat. Selain persoalan data yang tidak tepat sasaran, rupanya bantuan tersebut disinyalir dipolitisasi serta adanya dugaan pemotongan sejumlah nominal oleh pendata.Baru-baru ini di Kabupaten Pangkep, dua wilayah yakni Desa Kabba dan Kelurahan Sibatua mendapat aduan masyarakat. Dugaannya terjadi pemotongan bantuan sosial serta politisasi bantuan oleh salah satu pendukung bakal calon Bupati Pangkep.Anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang mendengar kejadian itu pun langsung memanggil kepala desa dan lurah bersangkutan. Di hadapan anggota Pansus, keduanya dicecar pertanyaan alasan sampai terjadi kegaduhan tersebut.Ketua Pansus, Rasyid meminta kepada Plt Kepala desa. Kabba, Muhammad Syukur untuk yang pertama mengklarifikasi aduan masyarakat tersebut. "Kita harus dengar juga pembelaan dari perangkat desa, utamanya kepala desa terkait dugaan pemotongan bantuan yang dilakukan petugas desa terhadap bantuan warga," pintanya.

Baca Juga : Bupati Pangkep Instruksikan Perketat Pengawasan Pasar Sentral Syukur pun langsung menjawab pertanyaan dari ketua pansus tersebut. Dia membantah semua tuduhan masyarakat perihal dugaan pemotongan. Menurutnya, pemotongan BLT senilai Rp100 ribu dari Rp600 ribu uang warga tidak benar adanya."Hal ini ribut pertama kali pada 13 Mei 2020. Kami pun langsung melakukan klarifikasi ke perangkat desa maupun pendata yang diduga melakukan pemotongan bantuan. Kita bentuk relawan, warga setempat untuk mencaei fakta. Ternyata hasilnya adalah bohong. Tidak ada pemotongan dilakukan. Saya menduga ini adalah rekayasa oleh oknum tak bertanggungjawab yang ingin memperkeruh suasana saat ini," ujar dia.Hal senada pun diungkapkan Lurah Sibatua, Harianti. Menurutnya, apa yang dilakukan warganya dengan mendatangi kantor Bupati untuk melayangkan protes atas penyaluran bantuan yang tak merata,adalah hal yangsalah.Sebab warga yang datang ke sana merupakan orang-orang panggilan dan telah dipolitisasi oleh oknum. Sebab, warga yang hadir merupakan warga yang hadir beberapa diantaranya terdata menerima bantuan baik program rastra maupun PKH."Kami sayangkan sikap warga dan juga sikap dari pendamping mereka yakni LBH. Sebab, mereka tak sesuai prosedur, karena langsung melaporkan ke wakil bupati tanpa mengadu terlebih dahulu ke tingkat kelurahan," tegasnya.Dia menambahkan, warga yang datang pun telah dia tanyai perihal aduan mereka dengan memberikan fakta bahwa mereka merupakan penerima bantuan. "Ada satu warga-ku, tidak usah saya sebutkan namanya. Saya tanyai, kenapa kita ikut? Dia jawab kalau dia dipanggil, dikumpulkan dan dijanjikan bahwa kalau ikut ke kantor bupati, akan menerima BST saat itu juga. Padahal, Bagaimana bisa dapat kalau sudah terdaftar di PKH," cerita dia meniru perkataan salah satu warganya.Harianti menambahkan, bahwa sebelum warganya datang ke kantor bupati, mereka sempat berkumpul di daerah Sanrangang. Di sana mereka dijanjikan kalau hadir dalam unjuk rasa tersebut dengan mengumpulkan KK akan mendapatkan BLT itu sesuai janji dari pendamping mereka."Terkait wargaku yang namanya Muzdalifah, dia membuat karangan sendiri saja. Sebab ATM yang dia sebutkan PIN-nya telat terganti ternyata hanyalah karangan. karena saat saya mengajaknya untuk memperbaiki ATM tersebut ke bank dia menolak pergi dengan alasan bahwa atm-nya telah diperbaiki. padahal PIN dalam program BPNT tidak bisa dirubah ataukah diganti. Terkait isi saldonya yang berkurang itupun adalah bohong karena dia telah menarik semua isi saldonya," kata Lurah Sibatua.Bahkan salah satu warga di RK4 Kelurahan Sibatua yang turut hadir pada pansus tersebut mengaku bahwa dalam satu warga yang melakukan unjuk rasa tersebut merupakan staf dari kelurahan Sibatua. "Di dalam video tersebut, ada PNS. Dia sebagai PNS di kantor lurah, namanya Pak Huranuddin. Dia bilang, kalau pendukungnya MYL tidak akan mendapatkan sembako," ujarnya meniru perkataan staf tersebut di hadapan para anggota Pansus.Mendengar hal tersebut, Anggota Pansus, Asri mengaku sangat kaget. Sebab di tengah pandemi Covid-19 saat ini, ada oknum yang ingin memperkeruh keadaan dan memprovokasi warga. "Ini tidak betul. Harusnya dilaporkan saja oknum-oknum yang selalu buat gaduh tersebut. Jangan sisipi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi dan jabatan disaat warga kesusahan seperti ini. Pasti ada dalang dari semua persoalan ini," tegas kader PAN dari Komisi III DPRD Pangkep tersebut.