Dicopot dari Jabatan Ketua Harian Partai Golkar Sulut, Ini Kata Suami Adik Bupati Minsel
loading...
A
A
A
MANADO - Menanggapi terkait pencopotan jabatannya sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), James Arthur Kojongian (JAK) yang merupakan suami dari adik Bupati Minsel mengaku, belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari partai terkait penonaktifan dirinya.
Seharusnya menurut dia, Partai Golkar Sulut meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada dirinya sebelum melaksanakan jumpa pers. “Sampai saat ini, pengurus Partai Golkar Sulut belum meminta klarifikasi terhadap saya, saya sangat menjunjung tinggi keputusan partai, tapi setidaknya partai memanggil saya dalam rapat internal terbatas pengurus DPD,” tutur JAK kepada MNC Media Portal Indonesia via pesan WhatsApp, Rabu (27/1/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa proses ini harusnya dilihat oleh Partai Golkar, karena peristiwa yang dialaminya bukanlah merupakan kasus korupsi atau kejahatan yang berat. “Ini bagian dari kehidupan saya, Golkar harus bedakan mana urusan organisasi hukum dan kehidupan pribadi,” kata JAK
Sebagaimana diketahui, dalam jumpa pers yang digelar oleh Partai Golkar Sulut di Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (27/1/2021) sore, JAK resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD PG Sulut masa bakti 2020-2025.
Menurut Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan M Feryando Lamaluta, keputusan tersebut diambil sesuai hasil rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu.
“Saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang klarifikasi dari Partai Golkar Sulawesi Utara," kata M Feryando Lamaluta didampingi oleh Sekretaris DPD Raski A Mokodompit dan Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik Danny A Rompis.
Dengan melihat situasi, kondisi pemberitaan beberapa hari terakhir ini, Partai Golkar Sulut mencoba menelaah, melihat, dan mencermati berdasarkan informasi dari masyarakat, media sosial dan dari media dengan apa yang menimpa salah satu kader Partai Golkar berinisial J.
"Maka dengan arif dan bijaksana, Partai Golkar Sulawesi Utara mengambil sikap menonaktifkan jabatan dari Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara Periode 2020-2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Partai Golkar," tandas Feryando.
Seharusnya menurut dia, Partai Golkar Sulut meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada dirinya sebelum melaksanakan jumpa pers. “Sampai saat ini, pengurus Partai Golkar Sulut belum meminta klarifikasi terhadap saya, saya sangat menjunjung tinggi keputusan partai, tapi setidaknya partai memanggil saya dalam rapat internal terbatas pengurus DPD,” tutur JAK kepada MNC Media Portal Indonesia via pesan WhatsApp, Rabu (27/1/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa proses ini harusnya dilihat oleh Partai Golkar, karena peristiwa yang dialaminya bukanlah merupakan kasus korupsi atau kejahatan yang berat. “Ini bagian dari kehidupan saya, Golkar harus bedakan mana urusan organisasi hukum dan kehidupan pribadi,” kata JAK
Sebagaimana diketahui, dalam jumpa pers yang digelar oleh Partai Golkar Sulut di Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (27/1/2021) sore, JAK resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD PG Sulut masa bakti 2020-2025.
Menurut Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan M Feryando Lamaluta, keputusan tersebut diambil sesuai hasil rapat pimpinan harian terbatas yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu.
“Saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang klarifikasi dari Partai Golkar Sulawesi Utara," kata M Feryando Lamaluta didampingi oleh Sekretaris DPD Raski A Mokodompit dan Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik Danny A Rompis.
Baca Juga
Dengan melihat situasi, kondisi pemberitaan beberapa hari terakhir ini, Partai Golkar Sulut mencoba menelaah, melihat, dan mencermati berdasarkan informasi dari masyarakat, media sosial dan dari media dengan apa yang menimpa salah satu kader Partai Golkar berinisial J.
"Maka dengan arif dan bijaksana, Partai Golkar Sulawesi Utara mengambil sikap menonaktifkan jabatan dari Ketua Harian Partai Golkar Sulawesi Utara Periode 2020-2025. Hal ini dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Partai Golkar," tandas Feryando.
(nic)