Menko PMK Minta Masyarakat Hormati Alam, Jangan Membangun di Wilayah Rawan Longsor

SUMEDANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendatangi lokasi terdampak bencana longsor di Cihanjuang, Sumedang , Jabar.


Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada Sabtu silam, 9 Januari 2021.


Bencana longsor telah menyebabkan permukiman warga rata dengan tanah yang berdampak pada kurang lebih 600 penduduk. Data sementara hingga Kamis (14/1/2021), jumlah korban jiwa yang ditemukan sebanyak 24 orang, dan 16 orang masih dalam pencarian serta korban selamat 25 orang. Lebih dari 200 kepala keluarga (KK) di sekitar lokasi longsor juga telah diungsikan ke tempat yang lebih aman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkesempatan melakukan kunjungan ke daerah terdampak longsor tersebut. Dalam pengecekannya di lapangan, Muhadjir mengatakan, penanganan pasca bencana yang telah dilakukan oleh petugas di lapangan sudah berjalan dengan baik.

"Kesimpulan saya semua sementara sudah tertangani dengan baik. Dan sekarang semuanya masih dalam proses (lanjutan) penanganan ," ujarnya usai melakukan pengecekan lokasi longsor, Kamis (14/1/2021).

Menko PMK menjelaskan, beberapa tugas masih perlu diselesaikan oleh para petugas di lapangan. Pertama, pencarian terhadap para korban yang belum ditemukan."Mudah-mudahan dengan penggalian jenazah ini bisa segera ditemukan," harapnya.

Kedua, penanganan permukiman sementara. Saat ini, imbuh Menko PMK para pengungsi korban tanah longsor bisa tinggal di tempat penampungan yang sudah disiapkan logistiknya oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang atau bisa memilih tinggal di tempat tinggal kerabat atau saudara.

Muhadjir mengatakan, pemerintah kabupaten akan tetap memberikan bantuan kepada para korban longsor yanng memilih tinggal di tempat kerabatnya dengan memberikan biaya hidup.

"Nominalnya Rp 500 ribu per bulan. Tadi sepertinya lebih banyak pengungsi yang berminat tinggal di tempat keluarga. Dan saya kira itu lebih bagus sehingga kondisinya bisa terjaga dan semangat gotong royong. Saya kira masyarakat umum juga akan ikut membantu," ujarnya.

Bencana Menjadi Pengingat
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK meminta masyarakat lebih memperhatikan keamanan dalam membangun permukiman, mengingat daerah yang terkena longsor itu berada di atas perbukitan yang rawan.

Apalagi, dia mendapatkan laporan dari Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan bahwa permukiman yang terkena longsor tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten tidak memberikan izin bangunan di area rawan bencana dengan kemiringan diatas 30 derajat.

"Tadi saya sudah tanya ke Pak Wakil Bupati, di sini tidak ada satupun yang punya IMB. Artinya ini bangunan liar," kata dia.

Karena itu, Muhadjir meminta kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang memiliki potensi bencana longsor agar tidak dibiarkan untuk didirikan bangunan. Rencananya juga mereka yang bertempat tinggal di wilayah rawan akan direlokasi oleh pihak pemerintah kabupaten ke wilayah yang lebih aman.

"Lahan Ini akan dibebaskan dan akan dijadikan lahan hijau. Dan kemungkinan akan ditanami tamaman keras dan tanaman perdu yang dapat membendung terjadinya tanah longsor. Salah satunya vetiver (akar wangi) yang sudah diresmikan Bapak Presiden. Pak Kepala BNPB juga rencana akan segera menghijaukan tempat ini," jelasnya.