Ratusan Outsourcing Diputus, Pimpinan DPRD Kota Blitar Kelabakan Nyetir Mobdin Sendiri
Rabu, 06 Januari 2021 - 18:50 WIB
loading...
A
A
A
Keberadaan tenaga outsourcing diakui cukup banyak membantu. Terutama dalam menjalankan tugas sehari hari di sejumlah OPD. Termasuk juga di lingkungan sekertariat DPRD. Syahrul mengatakan, persoalan pemutusan kerja ratusan outsourcing tidak bisa didiamkan. Bahkan dimungkinkan legislatif membentuk pansus untuk mengusut polemik ini.
"Tapi saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara Komisi (DPRD) dengan OPD terkait. Selanjutnya langkah apa yang akan diambil," terang Sahrul Alim. Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto mendesak DPRD Kota Blitar segera mengambil langkah pembentukan pansus outsourcing.
(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )
Pansus akan mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga outsourcing tersebut, Trijanto juga menilai Pemkot telah menambah angka pengangguran di Kota Blitar. "Perlu dibentuk pansus," ujar Trijanto yang lembaganya merupakan jaringan ICW di Jawa Timur.
Sementara itu, di sisi lain anggaran yang selama ini dialokasikan untuk ratusan tenaga outsourcing juga diminta disampaikan lebih transparan. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tenaga cleaning service dan kebersihan, Pemkot Blitar mengalokasikan Rp 10 miliar per tahun.
"Tapi saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara Komisi (DPRD) dengan OPD terkait. Selanjutnya langkah apa yang akan diambil," terang Sahrul Alim. Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto mendesak DPRD Kota Blitar segera mengambil langkah pembentukan pansus outsourcing.
(Baca juga: Kisah Mantan Preman Probolinggo, Sukses Jadi Peternak Lebah Beromzet Puluhan Juta )
Pansus akan mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga outsourcing tersebut, Trijanto juga menilai Pemkot telah menambah angka pengangguran di Kota Blitar. "Perlu dibentuk pansus," ujar Trijanto yang lembaganya merupakan jaringan ICW di Jawa Timur.
Sementara itu, di sisi lain anggaran yang selama ini dialokasikan untuk ratusan tenaga outsourcing juga diminta disampaikan lebih transparan. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tenaga cleaning service dan kebersihan, Pemkot Blitar mengalokasikan Rp 10 miliar per tahun.
Lihat Juga :
