Ratusan Outsourcing Diputus, Pimpinan DPRD Kota Blitar Kelabakan Nyetir Mobdin Sendiri
loading...
A
A
A
Kemudian untuk sopir di bagian umum, pemkot menganggarkan Rp 2 miliar per tahun, serta di bagian Satpol PP sebanyak 270 orang dengan alokasi dana Rp 6,3 miliar per tahun. "Semua harus disampaikan secara transparan," tegas Trijanto.
Sementara Wali Kota Blitar Santoso mengaku tengah melakukan penataan tenaga outsourcing. Pada 31 Desember 2020 lalu, kontrak kerja tenaga outsourcing telah habis. Santoso berharap ada evaluasi kinerja yang berlangsung rutin setiap tahun, termasuk menyangkut sistem kontrak kerja.
"Saya tidak ingin setiap tahun tidak ada evaluasi," ujar Santoso yang juga pemenang pilkada tahun 2020 kemarin. Santoso juga menegaskan, evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan acara dukung mendukung pilkada 2020 lalu.
Menurut Santoso, evaluasi yang ia lakukan bersifat profesional. Yakni semuanya berdasarkan penilaian kinerja. "Tidak ada kaitannya (pilkada 2020). Kita profesional saja berdasarkan kinerjanya. Kalau bagus akan dipertimbangkan dikontrak lagi," tegas Santoso.
Sementara Wali Kota Blitar Santoso mengaku tengah melakukan penataan tenaga outsourcing. Pada 31 Desember 2020 lalu, kontrak kerja tenaga outsourcing telah habis. Santoso berharap ada evaluasi kinerja yang berlangsung rutin setiap tahun, termasuk menyangkut sistem kontrak kerja.
"Saya tidak ingin setiap tahun tidak ada evaluasi," ujar Santoso yang juga pemenang pilkada tahun 2020 kemarin. Santoso juga menegaskan, evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan acara dukung mendukung pilkada 2020 lalu.
Menurut Santoso, evaluasi yang ia lakukan bersifat profesional. Yakni semuanya berdasarkan penilaian kinerja. "Tidak ada kaitannya (pilkada 2020). Kita profesional saja berdasarkan kinerjanya. Kalau bagus akan dipertimbangkan dikontrak lagi," tegas Santoso.
(msd)
Lihat Juga :
