Bupati Zahir: TKI Ilegal Sebaiknya Pulang Resmi Agar Mudah Diawasi

BATUBARA - Penerapan lockdown di negara Malaysia beberapa waktu lalu berdampak terhadap nasib ribuan TKI Indonesia, terutama para pekerja ilegal.

Pulangnya para TKI yang disebabkan hilangnya pekerjaan, sekaligus menjelang masuknya Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dikhawatirkan akan mempersulit memutus mata rantai pandemi virus corona Covid-19 di tanah air, tak terkecuali Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Bagi Bupati Batubara Ir.H.Zahir MAP pulangnya para TKI secara resmi justru membantu pemerintah daerah dalam mengawal pencegahan Covid-19. “Bagi saya lebih baik pulang secara resmi, daripada sembunyi-sembunyi sehingga mempersulit pemerintah daerah melakukan pengawasan,” kata Zahir kepada Koran SINDO, beberapa waktu lalu. (BACA JUGA: Tiba dari Malaysia, 30 TKI Ilegal Diamankan di Tanjung Balai Asahan)

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui jika pemikirannya banyak dikhawatirkan banyak pihak. Namun sebagai putra daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, mantan anggota DPRD Sumut membawa pembahasan ini ke tingkat Forkopimda Batubara.

“Persoalan ini kami bahas bersama di rapat koordinasi, mulai dari Satgas Covid-19, TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan dan tokoh lintas agama semua terlibat. Apalagi saat itu seratusan surat permohonan warga Batubara yang merantau ilegal memohon untuk dijemput karena di sana (Malaysia) kelaparan tidak bisa bekerja,” terang Zahir.

Forkopimda sepakat bahwa persoalan TKI ini menyangkut kemanusiaan yang serius harus ditangani. “Persoalan ini harus kita selesaikan karena menyangkut kemanusiaan warga negara yang orang kampung kita sendiri. Apa mungkin kita biarkan mereka yang mencari nafkah di negara orang mati karena kelaparan, sementara di daerah sendiri belum ada lapangan kerja,” kata Zahir.

Dijelaskannya. para TKI merupakan pekerja ilegal dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Maklum, sebagian pesisir pantai timur kita ini Selat Malaka langsung bersebelahan dengan Malaysia, sehingga keluar masuk sangat mudah lewat jalur tak resmi.

Karena persoalan ini melibatkan dua negara dan ketahanan nasional, Zahir membahasnya dengan Gubernur Sumut H.Edy Rahmayadi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi lalu menampung masukan Zahir, apalagi semua yang akan kembali adalah putra-putri Sumatera Utara. Dan, saat itu baru Batubara yang mengajukan permohonan pemulangan TKI Ilegal.

Gubernur Edy Rahmayadi kemudian dilakukan lobi-lobi ke Imigrasi, KBRI, Konjen Malaysia hingga pemerintah pusat. Sedangkan Bupati Zahir melakukan pendekatan lewat kerajaan Melayu serumpun.