Sedihnya Nasib Tenaga Kontrak Tana Toraja, 5 Bulan Belum Terima Gaji
Rabu, 13 Mei 2020 - 11:12 WIB
loading...
Nasib tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja di tengah kondisi pandemi COVID-19 sangat memprihatinkan, pasalnya gaji mereka belum terbayarkan sejak Januari hingga Mei 2020. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
TANA TORAJA - Nasib tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja di tengah kondisi pandemi COVID-19 sangat memprihatinkan, pasalnya gaji mereka belum terbayarkan sejak Januari hingga Mei 2020.
Baca : RSUD Sinjai Terendam Banjir, Kerabat Pasien : Hampir Semua Bangsal
"Ini soal kemanusiaan. Bagaimana tenaga kontrak daerah mau sejahtera kalau honor mereka belum dibayarkan. Sementara mereka tidak masuk daftar penerima bantuan sosial tetapi mereka tetap menjalankan tugas di tengah pandemi wabah corona," sesal Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi di Makale kepada SINDOnews.
Kondisi mereka, lanjut Welem, diperparah dengan keluarnya surat edaran bupati yang melarang tenaga kontrak daerah mengambil atau menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk apapun. "Tenaga kontrak daerah punya keluarga. Mereka butuh makan untuk hidupi diri dan keluarganya," tukas Welem lagi.
Untuk itu, pihaknya mendesak Bupati Tana Toraja segera membayarkan gaji tenaga kontrak daerah dan serius memperhatikan nasib mereka. "Bupati Tana Toraja harus memperhatikan nasib tenaga kontrak daerah karena mereka termasuk kategori terkena dampak pandemi Covid-19," pungkas Welem.
Baca Juga : Tokoh Muda Tana Toraja Siap Tantang Petahanan di Pilkada
Baca : RSUD Sinjai Terendam Banjir, Kerabat Pasien : Hampir Semua Bangsal
"Ini soal kemanusiaan. Bagaimana tenaga kontrak daerah mau sejahtera kalau honor mereka belum dibayarkan. Sementara mereka tidak masuk daftar penerima bantuan sosial tetapi mereka tetap menjalankan tugas di tengah pandemi wabah corona," sesal Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi di Makale kepada SINDOnews.
Kondisi mereka, lanjut Welem, diperparah dengan keluarnya surat edaran bupati yang melarang tenaga kontrak daerah mengambil atau menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk apapun. "Tenaga kontrak daerah punya keluarga. Mereka butuh makan untuk hidupi diri dan keluarganya," tukas Welem lagi.
Untuk itu, pihaknya mendesak Bupati Tana Toraja segera membayarkan gaji tenaga kontrak daerah dan serius memperhatikan nasib mereka. "Bupati Tana Toraja harus memperhatikan nasib tenaga kontrak daerah karena mereka termasuk kategori terkena dampak pandemi Covid-19," pungkas Welem.
Baca Juga : Tokoh Muda Tana Toraja Siap Tantang Petahanan di Pilkada
(sri)
Lihat Juga :
