Peringati Hari HAM, Pastor Katolik di Tanah Papua: Hentikan Kekerasan Bersenjata!
Jum'at, 11 Desember 2020 - 10:40 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya yang ketujuh, kepada pemerintah dan para investor yang akan masuk ke Papua . Para pastor ini menegaskan, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah Orang Asli Papua , terbagi dalam tujuh wilayah adat.
Kedelapan, kepada kelompok pemicu konflik, yakni KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka, diseluruh Tanah Papua. "Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini," tegasnya.
Kesembilan, Kepada para pemimpin daerah baik Gubernur, Wali Kota, dan Bupati setanah Papua , "Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, masyarakat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera," tegasnya.
"Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin," kata Albertho.
(Baca juga: 12 Jam Terjadi 20 Gempa Guguran di Merapi, Dua Kali Gemuruh Terdengar di Babadan )
Yang terakhir, para pastor Katolik menyerukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. "Kepada pemerintahan pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingatkan apa yang telah kami katakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua . Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin membuat renggang pendatang dan OAP," pungkasnya.
Kedelapan, kepada kelompok pemicu konflik, yakni KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka, diseluruh Tanah Papua. "Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini," tegasnya.
Kesembilan, Kepada para pemimpin daerah baik Gubernur, Wali Kota, dan Bupati setanah Papua , "Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, masyarakat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera," tegasnya.
"Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin," kata Albertho.
(Baca juga: 12 Jam Terjadi 20 Gempa Guguran di Merapi, Dua Kali Gemuruh Terdengar di Babadan )
Yang terakhir, para pastor Katolik menyerukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. "Kepada pemerintahan pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingatkan apa yang telah kami katakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua . Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin membuat renggang pendatang dan OAP," pungkasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
