Peringati Hari HAM, Pastor Katolik di Tanah Papua: Hentikan Kekerasan Bersenjata!

JAYAPURA - Hari HAM sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember, menjadi momentum bagi para Pastor Katolik yang bertugas di tanah Papua , untuk mengeluarkan seruan bersama menyikapi berbagai peristiwa di Papua .

(Baca juga: Baru Sembuh Dari COVID-19, Wali Kota dan Sekda Kota Malang Bersepeda Tinjau Proyek Strategis )

Siaran resmi yang disampaikan di Aula Gereja Katolik Perumnas II Waena, menyebutkan ada sejumlah poin penting yang menjadi pergumulan bersama 147 Pastor Katolik se- Papua .

Seruan penting yang dibacakan Pastor Albertho Jhone Bunai Pr. tersebut, pertama meminta TNI dan Polri, serta TPN-OPM untuk segera menghentikan kekerasan bersenjata di tanah Papua , karena kedua belah pihak adalah manusia bermartabat.

"Segera hentikan kekerasan bersenjata, dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. Sebab kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di tanah Papua . Bahkan, kekerasan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru," tegasnya.

(Baca juga: Tangis Tiwi Pecah, Hasil Hitung Cepat Pecundangi Adik Ipar Ganjar Pranowo di Pilbup Purbalingga )

Seruan kedua, para Pastor Katolik meminta Presiden Republik Indonesia, sebagai panglima tertinggi, untuk segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI guna mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua . Dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non organik gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua .

Ketiga, kepada MRP dan DPR Papua , serta DPR Papua Barat, supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada Orang Asli Papua (OAP). "Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan, adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan OAP yang sedang menuju ambang kepunahan," tegas Albertho.



Selanjutnya seruan keempat, kepada Gubernur Papua , Lukas Enembe. Para Pastor Katolik di tanah Papua , mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Marthen E. Kuayo Pr, tertanggal 11 Oktober 2020, yang meminta agar Gubernur Papua , mencabut rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya.

"Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya (WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya). Kami menyerukan untuk segera dicabut, sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa," tegasnya.

(Baca juga: Sinis Tanggapi Kemenangan Eri-Armuji, Putra Inisiator PDIP: Itu Kemenangan Oligarki Risma )

Seruan kelima, ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Bapak Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo dan segenap anggota KWI. Para pastor di tanah Papua meminta KWI membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI.

"Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon, agar Bapak Kardinal dan Para Uskup se-Indonesia jangan tinggal diam dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama Ras Melanesia yang sedang menuju ambang kepunahan," ucapnya.

Keenam, seruan kepada Konferensi Episkopal Papua (empat Uskup dan satu Administrator Diosesan) dan para pemimpin Ordo yang berkarya diseluruh Papua . "Kami para Imam se- Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua , dan semua orang lain yang di tanah Papua ini yang terancam jiwanya, dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan," sebutnya.

(Baca juga: Kesakralan Kandang Banteng Blitar Diobok-obok Mak Rini-Makde Rachmad, PDIP Evaluasi Total )

Selanjutnya yang ketujuh, kepada pemerintah dan para investor yang akan masuk ke Papua . Para pastor ini menegaskan, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah Orang Asli Papua , terbagi dalam tujuh wilayah adat.

Kedelapan, kepada kelompok pemicu konflik, yakni KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka, diseluruh Tanah Papua. "Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini," tegasnya.

Kesembilan, Kepada para pemimpin daerah baik Gubernur, Wali Kota, dan Bupati setanah Papua , "Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, masyarakat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera," tegasnya.

"Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin," kata Albertho.

(Baca juga: 12 Jam Terjadi 20 Gempa Guguran di Merapi, Dua Kali Gemuruh Terdengar di Babadan )

Yang terakhir, para pastor Katolik menyerukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. "Kepada pemerintahan pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingatkan apa yang telah kami katakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua . Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin membuat renggang pendatang dan OAP," pungkasnya.