Pengisian 13 Jabatan Lowong Eselon II Pemkot Makassar Mendesak
Jum'at, 11 Desember 2020 - 08:46 WIB
loading...
Sebanyak 13 jabatan eselon II yang lowong dan pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Struktur organisasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar perlu disempurnakan. Jabatan lowong harus segera diisi, agar tidak ada lagi pejabat yang rangkap jabatan.
Setidaknya sudah ada 13 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Diantaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan, Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, untuk mendorong percepatan program pemerintah kota, struktur birokrasi menjadi pondasi harus diperkuat. Salah satunya dengan mengisi jabatan yang masih kosong.
"Ini sudah tanggung jawab kita untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan, dan kinerja pemerintahan itu bisa maksimal kalau yang bertugas itu pejabat defenitif," kata Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Kamis (10/11/2020).
Baca Juga: Pemkot Makassar Kerahkan Ratusan Personel Satpol PP Awasi Prokes
Rudy mengklaim telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga menurut dia, pengisian kekosongan jabatan hingga pergeseran pejabat bisa langsung dilakukan kapan saja. Terlebih momen politik Pilwalkot Makassar usai dihelat.
Setidaknya sudah ada 13 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Diantaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan, Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, untuk mendorong percepatan program pemerintah kota, struktur birokrasi menjadi pondasi harus diperkuat. Salah satunya dengan mengisi jabatan yang masih kosong.
"Ini sudah tanggung jawab kita untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan, dan kinerja pemerintahan itu bisa maksimal kalau yang bertugas itu pejabat defenitif," kata Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Kamis (10/11/2020).
Baca Juga: Pemkot Makassar Kerahkan Ratusan Personel Satpol PP Awasi Prokes
Rudy mengklaim telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga menurut dia, pengisian kekosongan jabatan hingga pergeseran pejabat bisa langsung dilakukan kapan saja. Terlebih momen politik Pilwalkot Makassar usai dihelat.
Lihat Juga :
