Gelar Pernas XIII di Klaten, FMKI Keluarkan Seruan Moral
Sabtu, 06 Juni 2026 - 23:44 WIB
loading...
Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) menggelar Pertemuan Nasional (Pernas) XIII pada 4-6 Juni 2026 di Rumah Retret Panti Semedi (RRPS) Klaten, Jawa Tengah. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) menggelar Pertemuan Nasional (Pernas) XIII di Rumah Retret Panti Semedi (RRPS) Klaten, Jawa Tengah,4-6 Juni 2026. Pernas bertema "FMKI Bangkit dan Bergerak: Mengawal Demokrasi Bangsa Berjiwa Pancasila" itu menghasilkan 16 poin rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.
Dalam rilis yang diterima, Sabtu (6/6/2026), Aloysius Dewanto Handoko (Ketua Umum) dan Yohanes Ari Nurcahyo (Sekretaris Umum) menyebut bahwa sebagai bagian dari masyarakat sipil, FMKI merasa terpanggil untuk berperan menyelenggarakan tata kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila.
"Seruan Moral ini lahir dari proses deliberasi yang sistematis, dari dialog dalam Pernas XIII FMKI yang berlangsung di Sangkal Putung, Klaten dengan menghimpun masukan dari anggota yang berasal dari seluruh keuskupan di Indonesia — dari Medan hingga Papua, dari Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara," demikian keterangan pers tersebut.
Menurut Aloysius, Pernas XIII FMKI menyoroti beberapa fenomena di berbagai bidang kehidupan berbangsa. Dinamika politik dan pemerintahan, menunjukkan ada beberapa catatan, antara lain menurunnya kualitas otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menunjukkan fakta kendali pusat pada kewenangan dan anggaran. Berikutnya, melemahnya fungsi pengawasan oleh parlemen dalam menunjang check and balance system.
Baca Juga: Stafsus Menag Dialog dengan Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara, Jamin Hak Beribadah
Selain itu, belum optimalnya implementasi prinsip meritokrasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Militerisasi kehidupan sipil, baik dalam pengisian jabatan sipil maupun aktivitas militer yang masuk dalam kehidupan sehari-sehari di ranah pertanian, koperasi, maupun manajemen usaha.
Dalam rilis yang diterima, Sabtu (6/6/2026), Aloysius Dewanto Handoko (Ketua Umum) dan Yohanes Ari Nurcahyo (Sekretaris Umum) menyebut bahwa sebagai bagian dari masyarakat sipil, FMKI merasa terpanggil untuk berperan menyelenggarakan tata kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila.
"Seruan Moral ini lahir dari proses deliberasi yang sistematis, dari dialog dalam Pernas XIII FMKI yang berlangsung di Sangkal Putung, Klaten dengan menghimpun masukan dari anggota yang berasal dari seluruh keuskupan di Indonesia — dari Medan hingga Papua, dari Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara," demikian keterangan pers tersebut.
Menurut Aloysius, Pernas XIII FMKI menyoroti beberapa fenomena di berbagai bidang kehidupan berbangsa. Dinamika politik dan pemerintahan, menunjukkan ada beberapa catatan, antara lain menurunnya kualitas otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menunjukkan fakta kendali pusat pada kewenangan dan anggaran. Berikutnya, melemahnya fungsi pengawasan oleh parlemen dalam menunjang check and balance system.
Baca Juga: Stafsus Menag Dialog dengan Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara, Jamin Hak Beribadah
Selain itu, belum optimalnya implementasi prinsip meritokrasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Militerisasi kehidupan sipil, baik dalam pengisian jabatan sipil maupun aktivitas militer yang masuk dalam kehidupan sehari-sehari di ranah pertanian, koperasi, maupun manajemen usaha.
Lihat Juga :
