Profile Astiti Suwarni, Pengusaha Perikanan yang Juga Calon Independen
Selasa, 08 Desember 2020 - 16:43 WIB
loading...
Pasangan Suhandoyo-Astiti Suwarni yang maju dari jalur Independen dengan paslon no urut 1 itu merupakan figur yang dinilai mampu membawa harapan baru untuk memimpin Kabupaten Lamongan. Foto Astiti S/SINDOnews/Ali M
A
A
A
LAMONGAN - Sosok Hj Astiti Suwarni atau Astried Wahid sapaan akrabnya adalah seorang pengusaha. Dia owner dari UD Surabaya Fish Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan besar hasil perikanan air laut dan tawar yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur .
(Baca: Begini Profil Gibran Rakabuming Raka, Pengusaha Muda Calon Wali Kota Solo)
Astried Wahid sebelumnya diketahui juga moncer berorganisasi. Track record berorganisasinya dimulai saat suaminya menjabat sebagai PJ Bupati Lamongan pada tahun 2015-2016, Astried turut berperan aktif sebagai Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
(Baca juga: Gibran Blak-Blakan Bagikan Ilmu Bisnis, Ini Kiat Suksesnya)
Dua tahun setelahnya di 2018, Astried juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang seiring sang suami ditugaskan sebagai Pjs Wali Kota Malang.
Di organisasi kedinasan mengikuti profesi suaminya, perempuan yang aktif di berbagai organisasi sosial itu juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan. Pada tahun 2010 hingga 2018, ia menjabat sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Ia pun juga pernah menjadi Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2018-2019.
Sejalan dengan hobinya, Astried Wahid turut serta di kepengurusan Himpunan Ratna Busana Jawa Timur sejak 2012 hingga sekarang. Adapun dua organisasi lain dimana Astried aktif berperan sejak Januari 2020 hingga sekarang adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur.
"Sesuai dukungan masyarakat Lamongan yang luar biasa, saat nantinya diberi amanah oleh rakyat. Saya akan mengabdikan jiwa dan raga sepenuh hati melayani dan memajukan masyarakat Lamongan," kata Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.
Menurut dia, anggaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan atas keinginan elit tertentu. "Sudah sering saya sampaikan, APBD Lamongan sekitar Rp3 Triliun lebih itu nantinya akan kita fokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan juga UMKM," tegasnya
Menyikapi banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bagaimana upaya strategi pencegahan korupsi seperti apa yang akan dilakukannya
"Upaya untuk pencegahan korupsi yaitu melakukan intervensi dengan memperbaiki sistem secara digital untuk menutup celah korupsi, memperbaiki perilaku pegawai, memberikan arahan dalam upaya pencegahan, serta mengubah budaya dari antri korupsi menjadi anti korupsi," jelasnya.
Dia menegasakan, ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan. "Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata. Kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor yaitu, pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran," terangnya.
"Sebagai kepala daerah mestinya kita membuka mata lebar-lebar bahwa uang yang akan dikelola ketika menjabat adalah uangnya rakyat, bukan uang pribadinya. Faktor paling dominan terjadinya korupsi adalah untuk membiayai atau mengembalikan ongkos politik bagi kepala daerah yang bersangkutan," tambah Astried Wahid.
"Kebutuhan biaya politik yang besar biasanya digunakan saat proses pemilihan kepala daerah, perebutan jabatan penting di internal partai politik. Untuk merawat kekuasaannya atau mencegah adanya gangguan selama bersangkutan menjabat sebagai kepala daerah maupun pimpinan partai politik," pungkasnya.
(Baca: Begini Profil Gibran Rakabuming Raka, Pengusaha Muda Calon Wali Kota Solo)
Astried Wahid sebelumnya diketahui juga moncer berorganisasi. Track record berorganisasinya dimulai saat suaminya menjabat sebagai PJ Bupati Lamongan pada tahun 2015-2016, Astried turut berperan aktif sebagai Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
(Baca juga: Gibran Blak-Blakan Bagikan Ilmu Bisnis, Ini Kiat Suksesnya)
Dua tahun setelahnya di 2018, Astried juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang seiring sang suami ditugaskan sebagai Pjs Wali Kota Malang.
Di organisasi kedinasan mengikuti profesi suaminya, perempuan yang aktif di berbagai organisasi sosial itu juga menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan. Pada tahun 2010 hingga 2018, ia menjabat sebagai ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Ia pun juga pernah menjadi Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2018-2019.
Sejalan dengan hobinya, Astried Wahid turut serta di kepengurusan Himpunan Ratna Busana Jawa Timur sejak 2012 hingga sekarang. Adapun dua organisasi lain dimana Astried aktif berperan sejak Januari 2020 hingga sekarang adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur.
"Sesuai dukungan masyarakat Lamongan yang luar biasa, saat nantinya diberi amanah oleh rakyat. Saya akan mengabdikan jiwa dan raga sepenuh hati melayani dan memajukan masyarakat Lamongan," kata Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.
Menurut dia, anggaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan atas keinginan elit tertentu. "Sudah sering saya sampaikan, APBD Lamongan sekitar Rp3 Triliun lebih itu nantinya akan kita fokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan juga UMKM," tegasnya
Menyikapi banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bagaimana upaya strategi pencegahan korupsi seperti apa yang akan dilakukannya
"Upaya untuk pencegahan korupsi yaitu melakukan intervensi dengan memperbaiki sistem secara digital untuk menutup celah korupsi, memperbaiki perilaku pegawai, memberikan arahan dalam upaya pencegahan, serta mengubah budaya dari antri korupsi menjadi anti korupsi," jelasnya.
Dia menegasakan, ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan. "Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata. Kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor yaitu, pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran," terangnya.
"Sebagai kepala daerah mestinya kita membuka mata lebar-lebar bahwa uang yang akan dikelola ketika menjabat adalah uangnya rakyat, bukan uang pribadinya. Faktor paling dominan terjadinya korupsi adalah untuk membiayai atau mengembalikan ongkos politik bagi kepala daerah yang bersangkutan," tambah Astried Wahid.
"Kebutuhan biaya politik yang besar biasanya digunakan saat proses pemilihan kepala daerah, perebutan jabatan penting di internal partai politik. Untuk merawat kekuasaannya atau mencegah adanya gangguan selama bersangkutan menjabat sebagai kepala daerah maupun pimpinan partai politik," pungkasnya.
(sms)
Lihat Juga :
