Ridwan Kamil Ingatkan Potensi Krisis Pangan 2021, Warga Diminta Waspada
Kamis, 03 Desember 2020 - 16:11 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto: Dok/SINDONews
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengingatkan adanya potensi krisis pangan pada tahun 2021. Masyarakat diminta menggiatkan sumber pangan mandiri, sebagai bentuk antisipasi bila terjadi kelangkaan pangan.
"Ada potensi kritis pangan, itu harus diwaspadai. Semua harus bersiap bikin produksi pangan sendiri. Seperti tanam capai atau komoditas pangan lainnya di desa-desa," kata Ridwan Kamil pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Kamis (3/12/2020). (Baca Juga: Dikunjungi DPR RI, Karawang Siap Gelar Pilkada Meski Masuk Zona Merah)
Menurut dia, krisis pangan yang berpotensi terjadi adalah krisis karbohidrat seperti beras. Potensi terjadinya krisis pangan lantaran beberapa negara pengekspor beras seperti Vietnam diperkirakan bakal menahan berasnya. Sehingga impor beras diperkirakan bakal tersendat."Kemungkinan pada semester kedua tahun depan. Negara pengekspor beras seperti vietnam mengurung ekspor beras," tegas dia.
Menurut dia, beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan Pemprov Jabar yaitu menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian. Nantinya, mereka akan menjadi acuan bila masyarakat dalam menanam komoditas. Sehingga tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. (Baca Juga: Solo Gempar, Mobil Mewah Milik Bos Perusahaan Tekstil Ditembaki Secara Brutal)
Kepala Kantor Perkirakan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan, tekanan inflasi pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi searah dengan kemajuan pemulihan ekonomi. Ditandai oleh meningkatnya permintaan, kenaikan harga komoditas global dan potensi risiko cuaca La Nina yang dimungkinkan terjadi hingga awal triwulan II 2021.
"Namun demikian, kami memperkirakan inflasi dapat terkendali sesuai sasaran 3+1%. Tentunya keyakinan ini memerlukan dukungan strategi pengendalian inflasi yang semakin inovatif dan antisipatif," kata dia. (Baca Juga: Apresiasi Penanganan COVID-19, MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk RSUD Soreang)
Termasuk dalam merespons potensi krisis pangan yang mungkin terjadi. Oleh karennya, kata dia, menjadi semakin penting untuk melihat baik dari sisi kepentingan konsumen maupun dari sisi produsen, agar gejolak harga tidak terjadi sehingga merugikan salah satu pihak.
"Ada potensi kritis pangan, itu harus diwaspadai. Semua harus bersiap bikin produksi pangan sendiri. Seperti tanam capai atau komoditas pangan lainnya di desa-desa," kata Ridwan Kamil pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Kamis (3/12/2020). (Baca Juga: Dikunjungi DPR RI, Karawang Siap Gelar Pilkada Meski Masuk Zona Merah)
Menurut dia, krisis pangan yang berpotensi terjadi adalah krisis karbohidrat seperti beras. Potensi terjadinya krisis pangan lantaran beberapa negara pengekspor beras seperti Vietnam diperkirakan bakal menahan berasnya. Sehingga impor beras diperkirakan bakal tersendat."Kemungkinan pada semester kedua tahun depan. Negara pengekspor beras seperti vietnam mengurung ekspor beras," tegas dia.
Menurut dia, beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan Pemprov Jabar yaitu menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian. Nantinya, mereka akan menjadi acuan bila masyarakat dalam menanam komoditas. Sehingga tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. (Baca Juga: Solo Gempar, Mobil Mewah Milik Bos Perusahaan Tekstil Ditembaki Secara Brutal)
Kepala Kantor Perkirakan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan, tekanan inflasi pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi searah dengan kemajuan pemulihan ekonomi. Ditandai oleh meningkatnya permintaan, kenaikan harga komoditas global dan potensi risiko cuaca La Nina yang dimungkinkan terjadi hingga awal triwulan II 2021.
"Namun demikian, kami memperkirakan inflasi dapat terkendali sesuai sasaran 3+1%. Tentunya keyakinan ini memerlukan dukungan strategi pengendalian inflasi yang semakin inovatif dan antisipatif," kata dia. (Baca Juga: Apresiasi Penanganan COVID-19, MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk RSUD Soreang)
Termasuk dalam merespons potensi krisis pangan yang mungkin terjadi. Oleh karennya, kata dia, menjadi semakin penting untuk melihat baik dari sisi kepentingan konsumen maupun dari sisi produsen, agar gejolak harga tidak terjadi sehingga merugikan salah satu pihak.
(nic)
Lihat Juga :
