Pemerintah Aceh Paparkan Strategi Penanganan Covid-19 kepada Kemenko Polhukam

Kegiatan itu disebut sangat penting, mengingat sistem belajar tatap muka direncanakan akan dimulai Januari mendatang.

Taqwallah juga menjelaskan, untuk mendukung pelaksanaan GEMAS ini, para Kepala Sekolah dan guru sebanyak 7 angkatan juga sebelumnya sudah mendapat sosialisasi dan pembekalan secara daring pada tanggal 23-24 November 2020, sehingga implementasi di lapangan diharapkan berjalan dengan baik.

"Lebih lanjut dapat kami informasikan, bahwa Program GEMAS ini akan menyasar 6.783 sekolah se-Aceh dan 39.389 rombongan belajar. Sebanyak 117.712 guru dilibatkan dalam program ini untuk memastikan 1.081.174 peserta didik di Aceh selalu memakai masker yang benar," kata Taqwallah.

Pada pertemuan itu Taqwallah juga menyampaikan, Pemerintah Aceh bersyukur bahwa berbagai kegiatan yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, dan penyebaran COVID-19 menunjukkan tren menurun sejak awal November ini. Tingkat kesembuhan pasien, kata Taqwallah, juga secara perlahan meningkat, dan angka kematian semakin menurun.

Meski demikian, Taqwallah menyebutkan pihaknya tidak akan lengah, sebab pandemi ini berpotensi meningkat manakala para pihak tidak mengantisipasi sejak dini. "Karena itu, kami bersama-sama dengan Forkopimda, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh elemen terkait akan terus menempuh berbagai langkah untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mau melaksanakan Protokol kesehatan secara disiplin."

Sementara itu, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, lnformasi – Kemenko Polhukam RI, dalam pemaparannya menyebutkan, kedatangan pihaknya ke Aceh dalam upaya menjalankan fungsi pihaknya di Kemenko Polhukam.

"Yaitu untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur," ujarnya.

Hasil yang diharapkan dari kunjungan itu yakni memperoleh data dan permasalahan tentang penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan pada situasi pandemi Covid-19 dan Reformasi Birokrasi terutama di bidang kelembagaan, SDM, pengawasan aparatur dan pelayanan publik.

Pertemuan tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di mana para peserta rapat diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak fisik.