DPR Minta Kemenag Segera Putuskan soal Ibadah Haji
Kamis, 16 April 2020 - 11:18 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR Ihsan Yunus meminta pemerintah memberikan keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) untuk memutuskan jadi atau tidaknya jamaah Indonesia berangkat haji tahun ini. Sebab, hingga kini pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji.
"Arab Saudi ini masih plintat-plintut alias tidak tegas soal ibadah haji. Saya mendorong pemerintah pusat tegas demi kemaslahatan umat untuk memiliki batas waktu dalam memutuskan apakah jadi atau tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini,” ujarnya, Kamis (16/4/2020).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, skenario pelaksanaan ibadah haji dengan pembatasan kuota dan social distancing selama berada di Arab Saudi dinilai membingungkan.
"Ini masih belum masuk logika saya bagaimana pelaksanaannya. Apakah pemerintah harus melakukan tes swab terlebih dahulu untuk seluruh yang berangkat? Setelah tes swab apakah harus dikarantina dulu apabila ada yang positif? Biayanya bagaimana? Lalu pembatasan sosialnya diterapkan bagaimana nanti? Harus detail pelaksanaan skenario ini mulai pra keberangkatan,” tuturnya.
Ihsan juga menyoroti pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk penanganan COVID-19.
"Arab Saudi ini masih plintat-plintut alias tidak tegas soal ibadah haji. Saya mendorong pemerintah pusat tegas demi kemaslahatan umat untuk memiliki batas waktu dalam memutuskan apakah jadi atau tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini,” ujarnya, Kamis (16/4/2020).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, skenario pelaksanaan ibadah haji dengan pembatasan kuota dan social distancing selama berada di Arab Saudi dinilai membingungkan.
"Ini masih belum masuk logika saya bagaimana pelaksanaannya. Apakah pemerintah harus melakukan tes swab terlebih dahulu untuk seluruh yang berangkat? Setelah tes swab apakah harus dikarantina dulu apabila ada yang positif? Biayanya bagaimana? Lalu pembatasan sosialnya diterapkan bagaimana nanti? Harus detail pelaksanaan skenario ini mulai pra keberangkatan,” tuturnya.
Ihsan juga menyoroti pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk penanganan COVID-19.
Lihat Juga :
