Guru Honorer Bakal Terima Subsidi Gaji Rp1,8 Juta
Rabu, 18 November 2020 - 07:32 WIB
loading...
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan subsidi gaji untuk guru honorer sebesar Rp1,8 juta. Foto: SINDOnews/Muctamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - Guru honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar patut berbahagia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan subsidi gaji untuk guru honorer sebesar Rp1,8 juta. Bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap jasa-jaga guru honorer di masa pandemi COVID-19.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan, ada syarat bagi penerima bantuan ini. Salah satunya guru honorer tercatat belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, baik prakerja maupun bantuan langsung tunai (BLT) yang lebih dulu berjalan.
"Semua guru honorer itu akan diberikan bantuan subsidi gaji yang penting mereka belum pernah dapat BLT," kata Irwan, Selasa (17/11/2020).
Dia menyebut, setidaknya ada 2.808 guru honorer di lingkup Pemkot Makassar . Rinciannya, 2.200 guru mengajar di SD dan 608 di SMP.
Namun dia belum bisa memastikan jumlah guru yang menerima bantuan subsidi gaji Rp1,8 juta. Pihaknya masih perlu melakukan verifikasi.
"Kita lihat dulu, kalau ada yang sudah terima bantuan berarti sudah tidak bisa lagi terima Rp1,8 juta dari Kementerian Pendidikan," ucap dia.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Harus Prioritaskan Guru Honorer Sekolah Swasta
Apalagi diakui Irwan, dirinya belum mengetahui jadwal pencairan dari bantuan subsidi gaji yang diberikan pemerintah pusat. "Saya belum tahu bagaimana modelnya, belum ada penyampaian," bebernya.
Kepala SMPN 6 Makassar, Munir mengaku belum menerima edaran model pendistribusian maupun kategori honorer yang akan mendapat bantuan. Namun ia berharap bantuan subsidi gaji Rp1,8 juta tersebut bisa menjangkau semua guru honorer yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik).
"Mudah-mudahan semua yang terdata di dapodik itu dapat," ucap Munir.
Khusus di SMPN 6 Makassar, kata Munir ada enam guru honorer dan 14 tenaga kependidikan non-guru. Mereka dibayar melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Upahnya pun, menurut ia tidak sebanding dengan beban kerja mereka.
Baca Juga: DPR: Mekanisme Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer Harus Diperjelas
Dia mencontohkan, khusus guru honore r diberi gaji Rp15 ribu per jam mengajar. Artinya, untuk bisa mendapat upah Rp1 juta saja, mereka harus mengajar sebanyak 66 jam dalam sebulan.
"Jadi memang teman-teman kita yang honorer bekerja sukarela, karena kalau dibanding honor yang mereka terima dengan volume kerja itu jauh sekali," terang Munir.
Diketahui, secara nasional bantuan ini menyasar 2.034.732 tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS. Terdiri dari 162.277 dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan tenaga laboratorium.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI menyebutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji Rp1,8 juta. Diantaranya, warga negara Indonesia (WNI), berstatus non-PNS, tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan Sampai 1 Oktober 2020, tidak menerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020, dan berpenghasilan di bawah Rp5 juta.
Baca Juga: 2021, Mendikbud akan Prioritaskan Kelulusan Guru Honorer Menjadi PPPK
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Irwan Bangsawan mengatakan, ada syarat bagi penerima bantuan ini. Salah satunya guru honorer tercatat belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, baik prakerja maupun bantuan langsung tunai (BLT) yang lebih dulu berjalan.
"Semua guru honorer itu akan diberikan bantuan subsidi gaji yang penting mereka belum pernah dapat BLT," kata Irwan, Selasa (17/11/2020).
Dia menyebut, setidaknya ada 2.808 guru honorer di lingkup Pemkot Makassar . Rinciannya, 2.200 guru mengajar di SD dan 608 di SMP.
Namun dia belum bisa memastikan jumlah guru yang menerima bantuan subsidi gaji Rp1,8 juta. Pihaknya masih perlu melakukan verifikasi.
"Kita lihat dulu, kalau ada yang sudah terima bantuan berarti sudah tidak bisa lagi terima Rp1,8 juta dari Kementerian Pendidikan," ucap dia.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Harus Prioritaskan Guru Honorer Sekolah Swasta
Apalagi diakui Irwan, dirinya belum mengetahui jadwal pencairan dari bantuan subsidi gaji yang diberikan pemerintah pusat. "Saya belum tahu bagaimana modelnya, belum ada penyampaian," bebernya.
Kepala SMPN 6 Makassar, Munir mengaku belum menerima edaran model pendistribusian maupun kategori honorer yang akan mendapat bantuan. Namun ia berharap bantuan subsidi gaji Rp1,8 juta tersebut bisa menjangkau semua guru honorer yang terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik).
"Mudah-mudahan semua yang terdata di dapodik itu dapat," ucap Munir.
Khusus di SMPN 6 Makassar, kata Munir ada enam guru honorer dan 14 tenaga kependidikan non-guru. Mereka dibayar melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Upahnya pun, menurut ia tidak sebanding dengan beban kerja mereka.
Baca Juga: DPR: Mekanisme Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer Harus Diperjelas
Dia mencontohkan, khusus guru honore r diberi gaji Rp15 ribu per jam mengajar. Artinya, untuk bisa mendapat upah Rp1 juta saja, mereka harus mengajar sebanyak 66 jam dalam sebulan.
"Jadi memang teman-teman kita yang honorer bekerja sukarela, karena kalau dibanding honor yang mereka terima dengan volume kerja itu jauh sekali," terang Munir.
Diketahui, secara nasional bantuan ini menyasar 2.034.732 tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS. Terdiri dari 162.277 dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan tenaga laboratorium.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI menyebutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji Rp1,8 juta. Diantaranya, warga negara Indonesia (WNI), berstatus non-PNS, tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan Sampai 1 Oktober 2020, tidak menerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020, dan berpenghasilan di bawah Rp5 juta.
Baca Juga: 2021, Mendikbud akan Prioritaskan Kelulusan Guru Honorer Menjadi PPPK
(agn)
Lihat Juga :
