Dewan Minta Pemkot Beri Anggaran Memadai untuk Penanganan COVID-19
Selasa, 17 November 2020 - 16:23 WIB
loading...
Anggota DPRD Parepare dari Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), Apriyani Djamaluddin memberikan pandangan terkait ranperda APBD Parepare tahun 2021, Selasa (17/11/2020). Foto: SINDOnews/Darwiaty Dalle
A
A
A
PAREPARE - Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), Apriyani Djamaluddin meminta pemerintah kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penangan pandemi COVID-19 .
Permintaan itu ia sampaikan di sela-sela pembacaan pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Parepare tahun 2021, Selasa (17/11/2020).
Baca juga: Serahkan RAPBD Tahun 2021, Ini Harapan Wali Kota Parepare
Apriyani mengemukakan, secara umum FPBD menerima ranperda yang diajukan pemkot Parepare . Namun, kata dia, ada beberapa catatan kritis yang konstruktif.
Beberapa hal yang menjadi prioritas, kata Apriyani, di antaranya penanganan terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi agar usaha-usaha di daerah dapat tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial .
Apriyani menjelaskan, sejalan dengan hal tersebut, beberapa masukan yang diberikan untuk pemkot Parepare di antaranya memperketat penanganan penyebaran dan penyebaran COVID-19 , serta memaksimalkam pengoperasian RS Regional Hasri Ainun Habibie .
Untuk pemulihan ekonomi , tambah Apriyani, pemkot diharapkan mengoptimalkan pengelolaan Pasar Rakyat Lakessi, Pasar Sumpang, Pasar Labukkang, serta Pasar di Wekke'e, mengingat di wilayah tersebut kini mulai dipadati penduduk.
Baca juga: Sempat Tutup karena COVID-19, Layanan RS Hasri Ainun Habibie Kembali Dibuka
"Kita juga berharap penyaluran bantuan sosial diharapkan lebih tepar sasaran," jelasnya.
Dikemulakan Apriyani, APBD tahun 2021 mengalami defisit sekitar Rp25 milliar. Untuk itu, kata dia, pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan untuk lebih selektif, efektif dan efisien, serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat secara meluas.
"Tentunya berdasarkan skala prioritas dengan berdasarkan taat asas, administrasi dan anggaran," tandasnya.
Permintaan itu ia sampaikan di sela-sela pembacaan pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Parepare tahun 2021, Selasa (17/11/2020).
Baca juga: Serahkan RAPBD Tahun 2021, Ini Harapan Wali Kota Parepare
Apriyani mengemukakan, secara umum FPBD menerima ranperda yang diajukan pemkot Parepare . Namun, kata dia, ada beberapa catatan kritis yang konstruktif.
Beberapa hal yang menjadi prioritas, kata Apriyani, di antaranya penanganan terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi agar usaha-usaha di daerah dapat tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial .
Apriyani menjelaskan, sejalan dengan hal tersebut, beberapa masukan yang diberikan untuk pemkot Parepare di antaranya memperketat penanganan penyebaran dan penyebaran COVID-19 , serta memaksimalkam pengoperasian RS Regional Hasri Ainun Habibie .
Untuk pemulihan ekonomi , tambah Apriyani, pemkot diharapkan mengoptimalkan pengelolaan Pasar Rakyat Lakessi, Pasar Sumpang, Pasar Labukkang, serta Pasar di Wekke'e, mengingat di wilayah tersebut kini mulai dipadati penduduk.
Baca juga: Sempat Tutup karena COVID-19, Layanan RS Hasri Ainun Habibie Kembali Dibuka
"Kita juga berharap penyaluran bantuan sosial diharapkan lebih tepar sasaran," jelasnya.
Dikemulakan Apriyani, APBD tahun 2021 mengalami defisit sekitar Rp25 milliar. Untuk itu, kata dia, pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan untuk lebih selektif, efektif dan efisien, serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat secara meluas.
"Tentunya berdasarkan skala prioritas dengan berdasarkan taat asas, administrasi dan anggaran," tandasnya.
(luq)
Lihat Juga :
