Anjal dan Gepeng Belum Teratasi, Pengadaan Liposus Mendesak
Sabtu, 14 November 2020 - 08:34 WIB
loading...
Masalah anak jalanan, gelandang dan pengemis di Makassar masih sulit diatasi. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Keberadaan anak jalanan (anjal) serta gembel dan pengemis (gepeng) hingga saat ini belum teratasi baik, jumlahnya kian banyak, dewan berencana mendorong pengadaan lingkungan pondok sosial (liposos) di 2021.
Anjal dan gepeng sendiri menjadi persoalan klasik di Kota Makassar . Keberadaan mereka sudah menjamur dan hampir bisa ditemui di tiap jalan. Sulitnya penanganan ditengarai akibat tidak adanya fasilitas penunjang untuk menampung mereka.
Baca Juga: DPRD Makassar Dukung Pengadaan Jalur Khusus Sepeda
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Makassar , Budi Astuti mengatakan, wacana pengadaan Liposos yang hingga saat ini belum terealisasi akan didukungnya pada anggaran pokok 2021 agar hal ini bisa secepatnya ditangani.
"Yang pasti kita akan memperjuangkan (pengadaan liposos) itu untuk APBD 2021 nanti. Kita butuh sesuatu yang lebih efektif," ujarnya.
Legislator Gerindra ini mengatakan, penanganan yang selama ini dilakukan hanya memberi wejangan tanpa adanya keterampilan dan modal dari pemerintah, padahal hal ini dibutuhkan agar mereka bisa keluar dari lingkungannya saat ini.
"Tidak bisa seperti sekarang, yang hanya melakukan penjaringan saja. Harus ada tindak lanjutnya supaya tidak lagi menjadi gepeng setelah terjaring petugas," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara juga berpikir demikian, dirinya cukup banyak mendapat laporan dari Dinas Perhubungan yang menangani hal ini.
"Jadi ini persoalan tupoksi saja, itu dikeluhkan dishub karena cukup banyak mereka (anjal dan gepeng) mereka harus buat tim lagi (satpol pp dan Dinsos) kalau mau tindak, sementara ketika ditangkap mereka ini dilepas kembali, jadi dia minta perlu ada rumah penampungan (Liposos) agar berkurang jumlahnya," katanya.
Baca Juga: DPRD Makassar Sarankan Tunda Pembenahan Anjungan Pantai Losari
Wacana pengadaan tersebut sempat diusulkan sebelumnya dimana anggarannya dikalkulasi mencapai Rp12 milliar, hanya saja usulan penganggaran tersebut sempat ditolak.
Meski anggaran ditolak Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengatakan, pihaknya akan kembali mengusulkan hal ini ke pokok 2021 mendatang.
"Kita akan usul, kita butuh Liposos untuk menampung mereka, lalu diberikan pembinaan sampai betul-betul bisa dilepas,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya juga masih sementara mencari lokasi yang tepat, hingga saat ini Kulurahan Untia menjadi salah satu wilayah yang digadang akan dibanguni Liposos tersebut.
"Lokasinya di kecamatan yang kosong yang bisa kita pakai. Kemarin ada di Untia. Kalau di situ bisa kita pakai sekitar 4 hektare,” pungkasnya.
Anjal dan gepeng sendiri menjadi persoalan klasik di Kota Makassar . Keberadaan mereka sudah menjamur dan hampir bisa ditemui di tiap jalan. Sulitnya penanganan ditengarai akibat tidak adanya fasilitas penunjang untuk menampung mereka.
Baca Juga: DPRD Makassar Dukung Pengadaan Jalur Khusus Sepeda
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Makassar , Budi Astuti mengatakan, wacana pengadaan Liposos yang hingga saat ini belum terealisasi akan didukungnya pada anggaran pokok 2021 agar hal ini bisa secepatnya ditangani.
"Yang pasti kita akan memperjuangkan (pengadaan liposos) itu untuk APBD 2021 nanti. Kita butuh sesuatu yang lebih efektif," ujarnya.
Legislator Gerindra ini mengatakan, penanganan yang selama ini dilakukan hanya memberi wejangan tanpa adanya keterampilan dan modal dari pemerintah, padahal hal ini dibutuhkan agar mereka bisa keluar dari lingkungannya saat ini.
"Tidak bisa seperti sekarang, yang hanya melakukan penjaringan saja. Harus ada tindak lanjutnya supaya tidak lagi menjadi gepeng setelah terjaring petugas," ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara juga berpikir demikian, dirinya cukup banyak mendapat laporan dari Dinas Perhubungan yang menangani hal ini.
"Jadi ini persoalan tupoksi saja, itu dikeluhkan dishub karena cukup banyak mereka (anjal dan gepeng) mereka harus buat tim lagi (satpol pp dan Dinsos) kalau mau tindak, sementara ketika ditangkap mereka ini dilepas kembali, jadi dia minta perlu ada rumah penampungan (Liposos) agar berkurang jumlahnya," katanya.
Baca Juga: DPRD Makassar Sarankan Tunda Pembenahan Anjungan Pantai Losari
Wacana pengadaan tersebut sempat diusulkan sebelumnya dimana anggarannya dikalkulasi mencapai Rp12 milliar, hanya saja usulan penganggaran tersebut sempat ditolak.
Meski anggaran ditolak Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengatakan, pihaknya akan kembali mengusulkan hal ini ke pokok 2021 mendatang.
"Kita akan usul, kita butuh Liposos untuk menampung mereka, lalu diberikan pembinaan sampai betul-betul bisa dilepas,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya juga masih sementara mencari lokasi yang tepat, hingga saat ini Kulurahan Untia menjadi salah satu wilayah yang digadang akan dibanguni Liposos tersebut.
"Lokasinya di kecamatan yang kosong yang bisa kita pakai. Kemarin ada di Untia. Kalau di situ bisa kita pakai sekitar 4 hektare,” pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
