Isu Video Mesum Diprediksi Muncul di Debat Publik Kedua Pilkada Pangkep
Jum'at, 13 November 2020 - 16:36 WIB
loading...
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Ibnu Hadjar Yusuf. Foto: Dokumentasi pribadi
A
A
A
MAKASSAR - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar , Ibnu Hadjar Yusuf memprediksi isu kasus video mesum yang diduga diperankan oleh elit politik Pangkep, bakal muncul pada debat publik kedua yang berlangsung pada Minggu, 15 November.
Ibnu sapaannya menekankan agar para pasangan calon untuk bersiap. Karena mau tidak mau, isu tersebut sangat relevan dengan Kabupaten Pangkep yang dikenal sebagai daerah religius.
"Sulsel khususnya Pangkep dikenal dengan masyarakat religius, mayoritas muslim. Tentu isu seperti itu sangat sensitif. Suku Bugis-Makassar itu kan sangat anti perbuatan asusila. Perilaku tidak etis, tidak bermoral. Efeknya pasti besar, negatif terhadap orangnya, terhadap partai apalagi momen pilkada. Bisa saja menurunkan pilihan masyarakat terhadap partai atau partai pengusung figur si A atau si B. Yang muncul adalah antipati, kejengkelan dan malu-maluin. Di debat mendatang saya yakin akan ada pertanyaan tidak terduga, bisa saja secara langsung atau tidak langsung akan dibahas," kata Ibnu dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat(13/11/2020).
Baca juga: Ketua FUIB Pangkep Serukan Pilih Pemimpin Religius
Apalagi menjelang hari pencoblosan kata Ibnu, kemunculan video mesum tersebut juga banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat Pangkep.
"Masyarakat tahu, misalnya gambar, video, atau tulisan yang riil atau tidak. Tidak bisa dibohongi. Pertanyaan tambahan di luar skenario dan isu ini bisa menjadi bumerang. Kalau dikatakan berpengaruh, ya pasti berpengaruh. Apalagi di momentum pilkada. Semua menjadi episentrum apalagi empat calon, baik dari calon maupun partai pengusung," tambah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makassar ini.
Idealnya menurut Ibnu, para petinggi ataupun oknum politik yang masuk dalam lingkaran kontestasi pilkada, seharusnya bisa menjaga etika, sikap dan perilaku termasuk menjaga marwah partai dan calon. Secara tidak langsung, bisa berdampak pada kandidat yang ingin dimenangkan.
Terpisah, pemerhati politik, Attock Suharto juga menyayangkan ramainya perbincangan hangat masyarakat Pangkep terkait video tersebut.
"Terkait kasus itu, saya sangat menyayangkan jika benar itu dilakukan oleh seorang ketua partai, mestinya ketua partai itu menjadi teladan. Saya berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para politisi tentang pentingnya menjaga moral," tulis Attock via WhatsApp, Jumat (13/11/2020).
Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Alasannya Mendukung Anir-Lutfi
Akademisi yang tengah mengambil gelar doktornya di UIN Makassar ini menyebut, sanksi sosial akan diterima bagi siapa saja yang terlibat dalam video semacam itu.
"Sanksi sosial itu lebih 'mematikan', terutama bagi kelangsungan karier politik seseorang. Mungkin pengaruhnya hanya kepada oknum, tidak sampai mempengaruhi elektoral di Pilkada. Jadi selain diproses hukum, maka sanksi sosial pasti ada," ujar Attock.
Sekadar informasi, debat kedua pilkada Pangkep akan berlangsung pada tanggal 15 November mendatang. Debat berlangsung di Makassar dan disiarkan langsung oleh stasiun TVRI. Tema debat mengangkat isu Pembangunan yang Berkeadilan dengan sub tema pelayanan publik.
Ibnu sapaannya menekankan agar para pasangan calon untuk bersiap. Karena mau tidak mau, isu tersebut sangat relevan dengan Kabupaten Pangkep yang dikenal sebagai daerah religius.
"Sulsel khususnya Pangkep dikenal dengan masyarakat religius, mayoritas muslim. Tentu isu seperti itu sangat sensitif. Suku Bugis-Makassar itu kan sangat anti perbuatan asusila. Perilaku tidak etis, tidak bermoral. Efeknya pasti besar, negatif terhadap orangnya, terhadap partai apalagi momen pilkada. Bisa saja menurunkan pilihan masyarakat terhadap partai atau partai pengusung figur si A atau si B. Yang muncul adalah antipati, kejengkelan dan malu-maluin. Di debat mendatang saya yakin akan ada pertanyaan tidak terduga, bisa saja secara langsung atau tidak langsung akan dibahas," kata Ibnu dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat(13/11/2020).
Baca juga: Ketua FUIB Pangkep Serukan Pilih Pemimpin Religius
Apalagi menjelang hari pencoblosan kata Ibnu, kemunculan video mesum tersebut juga banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat Pangkep.
"Masyarakat tahu, misalnya gambar, video, atau tulisan yang riil atau tidak. Tidak bisa dibohongi. Pertanyaan tambahan di luar skenario dan isu ini bisa menjadi bumerang. Kalau dikatakan berpengaruh, ya pasti berpengaruh. Apalagi di momentum pilkada. Semua menjadi episentrum apalagi empat calon, baik dari calon maupun partai pengusung," tambah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makassar ini.
Idealnya menurut Ibnu, para petinggi ataupun oknum politik yang masuk dalam lingkaran kontestasi pilkada, seharusnya bisa menjaga etika, sikap dan perilaku termasuk menjaga marwah partai dan calon. Secara tidak langsung, bisa berdampak pada kandidat yang ingin dimenangkan.
Terpisah, pemerhati politik, Attock Suharto juga menyayangkan ramainya perbincangan hangat masyarakat Pangkep terkait video tersebut.
"Terkait kasus itu, saya sangat menyayangkan jika benar itu dilakukan oleh seorang ketua partai, mestinya ketua partai itu menjadi teladan. Saya berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para politisi tentang pentingnya menjaga moral," tulis Attock via WhatsApp, Jumat (13/11/2020).
Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Alasannya Mendukung Anir-Lutfi
Akademisi yang tengah mengambil gelar doktornya di UIN Makassar ini menyebut, sanksi sosial akan diterima bagi siapa saja yang terlibat dalam video semacam itu.
"Sanksi sosial itu lebih 'mematikan', terutama bagi kelangsungan karier politik seseorang. Mungkin pengaruhnya hanya kepada oknum, tidak sampai mempengaruhi elektoral di Pilkada. Jadi selain diproses hukum, maka sanksi sosial pasti ada," ujar Attock.
Sekadar informasi, debat kedua pilkada Pangkep akan berlangsung pada tanggal 15 November mendatang. Debat berlangsung di Makassar dan disiarkan langsung oleh stasiun TVRI. Tema debat mengangkat isu Pembangunan yang Berkeadilan dengan sub tema pelayanan publik.
(luq)
Lihat Juga :
