GAPPRI Berharap Gubernur Jatim Tak Wajibkan Rapid Test Padat Karya
Jum'at, 08 Mei 2020 - 15:09 WIB
loading...
A
A
A
“Karena itu, kewajiban rapid test CoVID-19 sekali lagi dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajiban membayar THR,” kata Henry.
Sebelumnya, IHT sudah dibebani kenaikan cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/ PMK.010/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Berdasarkan kajian GAPPRI atas PMK 152/2020, kenaikan cukai 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) 35% berpotensi mengalami penurunan penjualan sampai akhir tahun sebesar 15%.
“Belum lagi dampak dari pandemic Corona yang menurut estimasi kami, mulai Maret 2020 sampai akhir tahun terjadi penurunan penjualan antara 30 %-40%,” kata Henry.
Henry mengatakan, pemerintah telah menentukan siapa saja yang diprioritaskan untuk dilakukan Rapid Test Corona (COVID-19). Yakni, orang yang telah kontak dekat pasien positif baik yang dirawat di RS maupun yang mengisolasi diri di rumah dan tenaga kesehatan (Nakes), mengingat mereka adalah orang yang sering kontak dekat dengan pasien.
GAPPRI juga merujuk himbauan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bahwa dengan keterbatasan alat rapid test yang ada, hendaknya penggunaan diprioritaskan pada ODP/PDP maupun pasien dengan indikasi COVID-19.
Apabila perusahaan diwajibkan melakukan rapid test Covid-19 pada karyawannya, maka akan meningkatkan permintaan alat rapid test secara drastis.
Sebelumnya, IHT sudah dibebani kenaikan cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/ PMK.010/ 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/ PMK.010/ 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Berdasarkan kajian GAPPRI atas PMK 152/2020, kenaikan cukai 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) 35% berpotensi mengalami penurunan penjualan sampai akhir tahun sebesar 15%.
“Belum lagi dampak dari pandemic Corona yang menurut estimasi kami, mulai Maret 2020 sampai akhir tahun terjadi penurunan penjualan antara 30 %-40%,” kata Henry.
Henry mengatakan, pemerintah telah menentukan siapa saja yang diprioritaskan untuk dilakukan Rapid Test Corona (COVID-19). Yakni, orang yang telah kontak dekat pasien positif baik yang dirawat di RS maupun yang mengisolasi diri di rumah dan tenaga kesehatan (Nakes), mengingat mereka adalah orang yang sering kontak dekat dengan pasien.
GAPPRI juga merujuk himbauan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bahwa dengan keterbatasan alat rapid test yang ada, hendaknya penggunaan diprioritaskan pada ODP/PDP maupun pasien dengan indikasi COVID-19.
Apabila perusahaan diwajibkan melakukan rapid test Covid-19 pada karyawannya, maka akan meningkatkan permintaan alat rapid test secara drastis.
