Sumpah Pemuda, PP Hima Persis Intruksikan Aksi di Istana Negara
Rabu, 28 Oktober 2020 - 06:55 WIB
loading...
Ketua Umum PP Hima Persis, Iqbal M Dzilal. Foto/Dok.Hima Persis
A
A
A
BANDUNG - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) akan menggelar aksi unjuk rasa nasional bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda , 28 Oktober 2020.
(Baca juga: Probable COVID-19, Wanita Muda di Kolaka Meninggal Dunia )
Ketua Umum PP Hima Persis, Iqbal M. Dzilal menyatakan, aksi unjuk rasa yang bakal digelar di Istana Negara , Jakarta, sebagai wujud hadirnya generasi muda dalam mengawal proses pemerintahan di Indonesia. "Kami instruksikan seluruh kader untuk menggelar aksi di Istana Negara dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ," tegas Iqbal.
Iqbal mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bersama level pimpinan dalam menyikapi momentum Hari Sumpah Pemuda , PP Hima Persis akan menurunkan sedikitnya 500 kadernya dari tiga wilayah dalam aksi tersebut.
Dalam aksi tersebut, kata Iqbal, PP Hima Persis bakal menyoroti pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) yang dikemas lewat tujuh ultimatum Hima Persis untuk Jokowi-Amin. (Baca juga: Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado Kampanyekan Safe Travel )
"Kita menyikapi kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini dengan sangat kritis. Berbagai permasalahan muncul dan tak kunjung selesai. Kita sudah rangkum dalam tujuh ultimatum," sebut Iqbal, Selasa (27/10/2020) malam.
Dia memaparkan isi tujuh ultimatum tersebut. Pertama, tegakkan hukum dan tuntaskan kasus hak asasi manusia (HAM). Kedua, keluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta Kerja. Ketiga, stop korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta hentikan oligarki politik di Indonesia.
"Keempat, stop eksploitasi dan kapitalisasi sumber daya alam Indonesia. Kelima, hapuskan kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Keenam, stop tindakan represif aparat, dan terakhir mendesak pemerintah agar fokus dan serius menanggulangi Pandemi COVID-19," papar Iqbal.
(Baca juga: Demonstran Mulai Bergerak, Jalur Sidoarjo-Surabaya Macet )
PP Hima Persis juga menyoroti tindakan represif aparat keamanan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen dalam pengamanan aksi-aksi unjuk rasa. PP Hima Persis sangat menyesalkan hal itu karena mencederai semangat demokrasi di kalangan pemuda yang kritis.
Kabid Politik dan Hukum PP Hima Persis, Budi Ritongga mengatakan, pihaknya sendiri sudah mengkritisi tindakan represif aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 7-8 Oktober lalu.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan respons terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai cacat prosedur dan minim sosialisasi publik serta substansinya sangat sarat dengan kepentingan sektoral.
(Baca juga: Hujan Tangis Warnai Prosesi Pemakaman Korban Pembunuhan )
"Kita sudah kritik itu. Kader-kader kita di daerah-daerah banyak yang dipukuli, ditendang, ditembaki gas air mata. Bahkan, seperti di Tanjung Pinang, Kepri, dan Pekanbaru sampai berakhir di rumah sakit. Kita menginginkan, di Hari Sumpah Pemuda ini, pemerintah memahami sepak terjang pemuda yang telah berjuang selama 92 tahun bagi Indonesia," tandasnya.
(Baca juga: Probable COVID-19, Wanita Muda di Kolaka Meninggal Dunia )
Ketua Umum PP Hima Persis, Iqbal M. Dzilal menyatakan, aksi unjuk rasa yang bakal digelar di Istana Negara , Jakarta, sebagai wujud hadirnya generasi muda dalam mengawal proses pemerintahan di Indonesia. "Kami instruksikan seluruh kader untuk menggelar aksi di Istana Negara dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ," tegas Iqbal.
Iqbal mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bersama level pimpinan dalam menyikapi momentum Hari Sumpah Pemuda , PP Hima Persis akan menurunkan sedikitnya 500 kadernya dari tiga wilayah dalam aksi tersebut.
Dalam aksi tersebut, kata Iqbal, PP Hima Persis bakal menyoroti pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) yang dikemas lewat tujuh ultimatum Hima Persis untuk Jokowi-Amin. (Baca juga: Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado Kampanyekan Safe Travel )
"Kita menyikapi kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini dengan sangat kritis. Berbagai permasalahan muncul dan tak kunjung selesai. Kita sudah rangkum dalam tujuh ultimatum," sebut Iqbal, Selasa (27/10/2020) malam.
Dia memaparkan isi tujuh ultimatum tersebut. Pertama, tegakkan hukum dan tuntaskan kasus hak asasi manusia (HAM). Kedua, keluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Omnibus Law Cipta Kerja. Ketiga, stop korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta hentikan oligarki politik di Indonesia.
"Keempat, stop eksploitasi dan kapitalisasi sumber daya alam Indonesia. Kelima, hapuskan kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Keenam, stop tindakan represif aparat, dan terakhir mendesak pemerintah agar fokus dan serius menanggulangi Pandemi COVID-19," papar Iqbal.
(Baca juga: Demonstran Mulai Bergerak, Jalur Sidoarjo-Surabaya Macet )
PP Hima Persis juga menyoroti tindakan represif aparat keamanan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen dalam pengamanan aksi-aksi unjuk rasa. PP Hima Persis sangat menyesalkan hal itu karena mencederai semangat demokrasi di kalangan pemuda yang kritis.
Kabid Politik dan Hukum PP Hima Persis, Budi Ritongga mengatakan, pihaknya sendiri sudah mengkritisi tindakan represif aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 7-8 Oktober lalu.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan respons terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai cacat prosedur dan minim sosialisasi publik serta substansinya sangat sarat dengan kepentingan sektoral.
(Baca juga: Hujan Tangis Warnai Prosesi Pemakaman Korban Pembunuhan )
"Kita sudah kritik itu. Kader-kader kita di daerah-daerah banyak yang dipukuli, ditendang, ditembaki gas air mata. Bahkan, seperti di Tanjung Pinang, Kepri, dan Pekanbaru sampai berakhir di rumah sakit. Kita menginginkan, di Hari Sumpah Pemuda ini, pemerintah memahami sepak terjang pemuda yang telah berjuang selama 92 tahun bagi Indonesia," tandasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
