Bawaslu Minta Kades Kampanyekan Lawan Politik Uang di Pilbup Bandung
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:11 WIB
loading...
A
A
A
Ke-10 kades itu dipilih berdasarkan sejumlah pertimbangan Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung. Mereka yang mengikuti kegiatan itu, kata Sutarno, dianggap memiliki komitmen tinggi dalam menjaga agar pesta demokrasi terbebas dari politik uang.
Pihaknya juga berharap, ke-10 kades terpilih itu menjadi prototipe bagi perangkat dan warganya bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh akan menjalankan amanat undang-undang terkait pilkada, seperti tidak terlibat dalam kampanye untuk salah satu pasangan calon (paslon) di Pilbup Bandung 2020.
Selain itu, mereka pun tidak menggunakan program pemerintah yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selain menolak segala bentuk praktik politik uang. Pasalnya, jelas Sutarno, berdasarkan masukan dari sejumlah pihak, terpilihnya ke-10 kades itu pun tanpa politik uang.
"Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan para kades mudah-mudahan agenda ini harus memberikan inspirasi bagi desa lainnya," katanya.
Lebih lanjut Sutarno mengatakan, sikap penolakan terhadap politik uang harus terus disebarkan dan publik bisa terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan memberikan informasi sekecil apapun.
Supaya, pengawas pemilu di desa atau kecamatan bisa melakukan pencegahan dan imbauan, agar pelanggaran bisa ditekan.
Pihaknya juga berharap, ke-10 kades terpilih itu menjadi prototipe bagi perangkat dan warganya bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh akan menjalankan amanat undang-undang terkait pilkada, seperti tidak terlibat dalam kampanye untuk salah satu pasangan calon (paslon) di Pilbup Bandung 2020.
Selain itu, mereka pun tidak menggunakan program pemerintah yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selain menolak segala bentuk praktik politik uang. Pasalnya, jelas Sutarno, berdasarkan masukan dari sejumlah pihak, terpilihnya ke-10 kades itu pun tanpa politik uang.
"Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan para kades mudah-mudahan agenda ini harus memberikan inspirasi bagi desa lainnya," katanya.
Lebih lanjut Sutarno mengatakan, sikap penolakan terhadap politik uang harus terus disebarkan dan publik bisa terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan memberikan informasi sekecil apapun.
Supaya, pengawas pemilu di desa atau kecamatan bisa melakukan pencegahan dan imbauan, agar pelanggaran bisa ditekan.
Lihat Juga :
