Orang Meninggal Terdata Penerima Bantuan Sosial Covid-19
Kamis, 07 Mei 2020 - 17:30 WIB
loading...
FOTO /Ilustrasi : SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Selain dinilai banyak tak tepat sasaran, ternyata juga ditemukan banyak kasus penerima bantuan merupakan orang yang telah meninggal dunia.
“Mestinya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu menggunakan data yang sudah verifikasi dan validasi, yang sudah valid,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, Kamis (7/5/2020).
“Jadi kemarin itu orang yang sudah mati masih ada datanya, bahkan ada namanya untuk penerima bantuan. Itu ada banyak. Kalau gak percaya ayo ke tempat saya, saya punya datanya. Kemudian orang yang sudah pindah itu juga masih ada (terdata),” tandasnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah lebih cermat lagi dalam melakukan pendataan agar tak terulang kasus serupa. Padahal, RT dan RW sudah diminta untuk melakukan pendataan, namun ketika bantuan turun menggunakan data berbeda.
“Iki sing salah sopo toh (ini siapa yang salah). Apa yang salah data dari Kementerian Sosial, atau data dari Dinas Sosial? Padahal itu dari masing-masing kelurahan juga sudah mengajukan berdasarkan usulan dari RT dan RW. Tolong diperbaiki lagi,” tegas dia.
“Mestinya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu menggunakan data yang sudah verifikasi dan validasi, yang sudah valid,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, Kamis (7/5/2020).
“Jadi kemarin itu orang yang sudah mati masih ada datanya, bahkan ada namanya untuk penerima bantuan. Itu ada banyak. Kalau gak percaya ayo ke tempat saya, saya punya datanya. Kemudian orang yang sudah pindah itu juga masih ada (terdata),” tandasnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah lebih cermat lagi dalam melakukan pendataan agar tak terulang kasus serupa. Padahal, RT dan RW sudah diminta untuk melakukan pendataan, namun ketika bantuan turun menggunakan data berbeda.
“Iki sing salah sopo toh (ini siapa yang salah). Apa yang salah data dari Kementerian Sosial, atau data dari Dinas Sosial? Padahal itu dari masing-masing kelurahan juga sudah mengajukan berdasarkan usulan dari RT dan RW. Tolong diperbaiki lagi,” tegas dia.
Lihat Juga :
