Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DPRD Kobar Sarankan Pemkab Lakukan Rapid Tes terhadap Pejabat
loading...
Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Mulyadin (dua dari kiri).Foto/iNews TV/Sigit Dzakwan
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, Mulyadin menyarankan, Pemkab Kobar melakukan rapid test terhadap sejumlah pejabat yang berkaitan langsung dengan pasien Corona (COVID-19). Namun, dia mengharapkan rapid test tidak hanya pejabat setingkat kepala SOPD saja.
"Diharapkan rapid test bisa dikakukan bertahap, para personel yang bekerja di lapangan juga harus di lakukan rapid test," katanya, Rabu (6/5/2020).
Mulyadin menyebut masih banyak petugas dalam Gugus Tugas COVID-19 Kobar mulai dari petugas medis di dinas kesehatan dan di rumah sakit, personel BPBD, dan Dinas Perhubungan yang menjaga posko di wilayah perbatasan.
Mengingat anggaran yang disiapkan Pemkab Kobar untuk penanganan Corona juga tidak sedikit, sehingga untuk pelaksanaan rapid test juga bisa dilakukan untuk seluruh petugas.
"Kita tahu jumlah petugas di lapangan memang banyak dan harus diprioritaskan, mengingat mereka ini rentan terpapar COVID-19, meski mereka saat bekerja menerapkan standar protokol kesehatan,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik TNI, Polri, Pemkab dan seluruh petugas, relawan yang membantu penanganan Corona karena semua bekerja untuk kepentingan sesama.
"Di saat banyak pihak yang membantu pencegahan dan penularan COVID-19, maka masyarakat juga harus mengikuti anjuran pemerintah supaya kasus baik PDP maupun yang positif tidak bertambah lagi," tutupnya.
KOTAWRAINGIN BARAT: Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, Mulyadin menyarankan, Pemkab Kobar melakukan rapid test terhadap sejumlah pejabat yang berkaitan langsung dengan pasien Corona (COVID-19). Namun, dia mengharapkan rapid test tidak hanya pejabat setingkat kepala SOPD saja.
"Diharapkan rapid test bisa dikakukan bertahap, para personel yang bekerja di lapangan juga harus di lakukan rapid test," katanya, Rabu (6/5/2020).
Mulyadin menyebut masih banyak petugas dalam Gugus Tugas COVID-19 Kobar mulai dari petugas medis di dinas kesehatan dan di rumah sakit, personel BPBD, dan Dinas Perhubungan yang menjaga posko di wilayah perbatasan.
"Diharapkan rapid test bisa dikakukan bertahap, para personel yang bekerja di lapangan juga harus di lakukan rapid test," katanya, Rabu (6/5/2020).
Mulyadin menyebut masih banyak petugas dalam Gugus Tugas COVID-19 Kobar mulai dari petugas medis di dinas kesehatan dan di rumah sakit, personel BPBD, dan Dinas Perhubungan yang menjaga posko di wilayah perbatasan.
Mengingat anggaran yang disiapkan Pemkab Kobar untuk penanganan Corona juga tidak sedikit, sehingga untuk pelaksanaan rapid test juga bisa dilakukan untuk seluruh petugas.
"Kita tahu jumlah petugas di lapangan memang banyak dan harus diprioritaskan, mengingat mereka ini rentan terpapar COVID-19, meski mereka saat bekerja menerapkan standar protokol kesehatan,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik TNI, Polri, Pemkab dan seluruh petugas, relawan yang membantu penanganan Corona karena semua bekerja untuk kepentingan sesama.
"Di saat banyak pihak yang membantu pencegahan dan penularan COVID-19, maka masyarakat juga harus mengikuti anjuran pemerintah supaya kasus baik PDP maupun yang positif tidak bertambah lagi," tutupnya.
KOTAWRAINGIN BARAT: Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, Mulyadin menyarankan, Pemkab Kobar melakukan rapid test terhadap sejumlah pejabat yang berkaitan langsung dengan pasien Corona (COVID-19). Namun, dia mengharapkan rapid test tidak hanya pejabat setingkat kepala SOPD saja.
"Diharapkan rapid test bisa dikakukan bertahap, para personel yang bekerja di lapangan juga harus di lakukan rapid test," katanya, Rabu (6/5/2020).
Mulyadin menyebut masih banyak petugas dalam Gugus Tugas COVID-19 Kobar mulai dari petugas medis di dinas kesehatan dan di rumah sakit, personel BPBD, dan Dinas Perhubungan yang menjaga posko di wilayah perbatasan.
Explore More