Selama Pandemi COVID-19 Kasus Kekerasan Anak Melonjak
loading...
Selama pandemi COVID-19 ratusan anak di Jatim menjadi korban kekerasan. Layanan anak integratif dibutuhkan untuk mendeteksi anak rentan. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Ancaman kekerasan anak berpotensi tinggi terjadi selama pandemi COVID-19. Tercatat, sampai 21 September ada 630 kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Jawa Timur.
(Baca juga: Simpan Sabu di Mobil, Sekretaris Partai Gerindra Dibekuk Polisi )
Butuh komitmen bersama di tiap daerah untuk memastikan sistem perlindungan anak terpadu bisa berjalan di masa sulit ini. Langkah kolaborasi pun perlu dilakukan untuk membangun Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau PKSAI untuk bisa mencegah dan mendeteksi anak-anak rentan yang berpotensi menjadi korban.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Andriyanto menuturkan, jumlah kasus kekerasan anak ini terus naik selama pandemi. Sebanyak 630 anak yang menjadi korban kekerasan itu tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.
"Kolaborasi bisa dilakukan untuk menambah layanan integratif buat anak di berbagai kabupaten/kota di Jatim," kata Andriyanto dalam Webinar Penganggaran PKSAI di Jawa Timur yang digelar LPA Tulungagung dan UNICEF, Kamis (24/9/2020).
Ia melanjutkan, butuh alokasi anggaran dari berbagai pihak untuk bisa membangun sistem anak integrasi. Sehingga anak-anak yang berada di sektor rentan bisa terdeteksi. “Semakin banyak temuan bukan berarti buruk, data dari Jatim diapresiasi pemerintah pusat. Semua daerah harus bisa memiliki sistem integrasi ini,” ungkapnya.
(Baca juga: 5 Hari Bawa Kabur Anak Gadis untuk Dijadikan Budak Seks )
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, ada banyak peran yang bisa diambil berbagai sektor untuk bahu-membahu dalam membuka layanan integratif bagi anak . Selain pemerintah, ada juga peran dari sektor swasta yang bisa memberikan kontribusi dalam penganggaran.
"Jadi ada peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Selain itu banyak juga peran dari sektor swasta melalui anggaran CSR mereka. Sehingga APBD hanya menjadi stimulusnya saja," jelasnya.
Pihaknya yakin, komitmen yang besar antar pihak akan menjadi penentu bertambahnya PKSAI di Jatim. Saat ini untuk layanan anak sudah ada satu PPT di Jatim, satu UPTD PPA, tujuh PKSAI dan 37 P2TP2A. "Ke depan daerah yang belum memiliki layanan integratif anak bisa memulainya dengan dukungan berbagai pihak," imbuhnya.
(Baca juga: Simpan Sabu di Mobil, Sekretaris Partai Gerindra Dibekuk Polisi )
Butuh komitmen bersama di tiap daerah untuk memastikan sistem perlindungan anak terpadu bisa berjalan di masa sulit ini. Langkah kolaborasi pun perlu dilakukan untuk membangun Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau PKSAI untuk bisa mencegah dan mendeteksi anak-anak rentan yang berpotensi menjadi korban.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Andriyanto menuturkan, jumlah kasus kekerasan anak ini terus naik selama pandemi. Sebanyak 630 anak yang menjadi korban kekerasan itu tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.
"Kolaborasi bisa dilakukan untuk menambah layanan integratif buat anak di berbagai kabupaten/kota di Jatim," kata Andriyanto dalam Webinar Penganggaran PKSAI di Jawa Timur yang digelar LPA Tulungagung dan UNICEF, Kamis (24/9/2020).
Ia melanjutkan, butuh alokasi anggaran dari berbagai pihak untuk bisa membangun sistem anak integrasi. Sehingga anak-anak yang berada di sektor rentan bisa terdeteksi. “Semakin banyak temuan bukan berarti buruk, data dari Jatim diapresiasi pemerintah pusat. Semua daerah harus bisa memiliki sistem integrasi ini,” ungkapnya.
(Baca juga: 5 Hari Bawa Kabur Anak Gadis untuk Dijadikan Budak Seks )
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, ada banyak peran yang bisa diambil berbagai sektor untuk bahu-membahu dalam membuka layanan integratif bagi anak . Selain pemerintah, ada juga peran dari sektor swasta yang bisa memberikan kontribusi dalam penganggaran.
"Jadi ada peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Selain itu banyak juga peran dari sektor swasta melalui anggaran CSR mereka. Sehingga APBD hanya menjadi stimulusnya saja," jelasnya.
Pihaknya yakin, komitmen yang besar antar pihak akan menjadi penentu bertambahnya PKSAI di Jatim. Saat ini untuk layanan anak sudah ada satu PPT di Jatim, satu UPTD PPA, tujuh PKSAI dan 37 P2TP2A. "Ke depan daerah yang belum memiliki layanan integratif anak bisa memulainya dengan dukungan berbagai pihak," imbuhnya.
Lihat Juga :
