Dewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Dinaikkan

Selasa, 22 September 2020 - 22:10 WIB
loading...
Dewan Minta Target PAD...
DPRD Makassar meminta target PAD di sektor pajak dan retribusi dinaikkan. Foto: Ilustrasi
A A A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Makassar meminta agar target pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor pajak dan retribusi pada anggaran perubahan dinaikkan.

Hal ini diutarakan anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo. Peningkatan target tersebut atas persetujuan dewan setelah tawar menawar target PAD dimana usulan penambahan pemkot hanya sebesar Rp129 milliar atau total usulan mencapai Rp942 milliar dari Rp813 pada Parsial V.

Baca Juga: FPI Unjuk Rasa di DPRD Makassar Tolak Ranperda Minuman Beralkohol

"Ada peningkatan setelah melihat mulai normal kembali dimana objek pendapatan seperti hotel mulai kembali. Itu sudah buka hotel walau belum normal tapi kondisi sudah mengarah ke sebelum COVID-19, sudah lebih baik jadi mungkin sudah ada 50% hotel berfungsi kembali," kata legislator PAN tersebut.

Leo mengatakan, potensi tersebut dapat meningkat jauh jika melihat kembalinya beberapa sektor penggenjot ekonomi lainnya. Target yang diusulkan tersebut telah di-adjustment (disesuaikan) dan angka rasional yang diusulkan mampu mencapai Rp980 milliar dalam tiga bulan terakhir.

"Jadi omset belum full-full banget sehingga okupansi belum maksimal, kita juga secara rasional liat itu jadi nda bisa langsung kasi naik itu," katanya.

Dirinya mencontohkan selain hotel, sektor retribusi sampah misalnya justru melebihi target pencapaian setelah adjustment target refocusing 2020.

"Dari dewan ada beberapa yang bisa di-adjust khususnya retribusi kebersihan di mana ada beberapa kecamatan yang kami rapatkan dengan semua camat, ada beberapa kecamatan yang sudah over target," ujarnya.

Sisanya kata Leo, justru sangat potensial bisa melebih target. Dirinya optimis pencapaian bisa lebih dalam sisa waktu tiga bulan terakhir, sehingga hal ini menjadi pertimbangan kuat penambahan target oleh dewan dapat dinaikkan.

Baca Juga: Kopel Nilai Kinerja DPRD Makassar Menurun

"Yang jelas secara makro seperti itu ada beberapa kecamatan yang bisa di-adjust. Pertama karena over dan kedua ada yang sudah hampir capai target padahal penagihan masih ada tiga sampai empat bulan kan," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Irwan Adnan mengatakan, meski ada usulan penambahan target, hal ini tidak serta merta bisa dilakukan. Beberapa objek pajak memerlukan pertimbangan matang sebelum target ditingkatkan seperti PBB untuk hotel, restoran dan hiburan. Pasalnya kata dia, kondisi sekararang memaksa ekonomi mereka terpuruk.

"Itukan harus saya pikirkan juga, tapi rencana kita akan naikkan secara rasional, jadi kita lihat dulu kondisi yang mana kita bisa naiikan," ujarnya.

Diketahui penetapan target anggaran masih dalam proses pembahasan melalui rapat KUA-PPAS di DPRD Kota Makassar, target usulan masih belum final. Hal ini rencana akan disepakati melalui rapat Banggar pada 23 September mendatang.
(agn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Punya KTP DKI dan Beli...
Punya KTP DKI dan Beli Rumah Pertama? Ini Syarat Dapat Diskon BPHTB 50 Persen
Data NIK Jadi Penentu,...
Data NIK Jadi Penentu, Warga Diimbau Cek Syarat Pembebasan PBB-P2
Bayar PBB-P2 hingga...
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pengurangan PBB-P2 2026, Ringankan Beban Wajib Pajak
Keringanan PBB-P2 DKI...
Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026 Berlaku Bertahap, Simak Jadwal dan Besarannya
Legislator Partai Perindo...
Legislator Partai Perindo Dorong Pemda Bengkalis Optimalkan PAD untuk Atasi Tunda Bayar
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Menlu Iran: Israel Gunakan...
Menlu Iran: Israel Gunakan Uang Pajak AS untuk Bungkam Kritikus AS
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Rekomendasi
Aplikasi Baru Lindungi...
Aplikasi Baru Lindungi PMI, Siapkan Tombol Darurat hingga E-Wallet
Pasar Cemas Tarif Baru...
Pasar Cemas Tarif Baru AS, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.963
Mesir Desak AS Percepat...
Mesir Desak AS Percepat Pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza
Berita Terkini
118 Mangrove Rusak di...
118 Mangrove Rusak di Riau, Kapolda: Tidak Ada Ruang bagi Pelaku
Penahanan Babe Aldo...
Penahanan Babe Aldo di Polda Kalsel, Pengacara Mencium Dugaan Ada Pesanan
Perkuat Desa Bugisan...
Perkuat Desa Bugisan Klaten, Pendapatan UMKM di Wisata Candi Plaosan Meningkat
Gempa Magnitudo 5,5...
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sarmi Papua Sore Ini
Bandung Jadi Tuan Rumah...
Bandung Jadi Tuan Rumah Perdana Erafone Run 2026, Targetkan 2.000 Peserta
Tokoh Masyarakat Merauke:...
Tokoh Masyarakat Merauke: PSN Wanam Harus Jamin Masa Depan Pendidikan Anak
Infografis
Joao Pinheiro, Wasit...
Joao Pinheiro, Wasit Kontroversial di Laga Argentina vs Swiss
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved