Soroti Kasus Penyiksaan di Bandung, Wakil Ketua DPRD Jabar Gagas Siskamling Digital
Sabtu, 04 Juli 2026 - 08:55 WIB
loading...
A
A
A
"Melalui Siskamling Digital ini, tiap klaster pemukiman wajib memiliki platform komunikasi berbasis aplikasi terintegrasi, sehingga warga bisa melaporkan anomali lingkungan—seperti rumah yang mencurigakan atau suara jerita secara aman dan anonim," papar pimpinan DPRD Jabar ini.
Lihat video: DAFTAR KORBAN TAUFIK BERTAMBAH! Ternyata Mahasiswi Ini Lapor Sejak 2024
Iwan menerangkan, gagasan ini juga mencakup penerapan kebijakan Zero-Isolation Policy, di mana setiap daerah wajib membuat aturan lokal yang mewajibkan pemilik rumah tertutup atau pengontrak baru untuk diverifikasi secara berkala, bukan hanya saat serah terima kunci di awal.
"Kita butuh 'Intelijen Komunitas' di kota-kota besar. Tetangga tidak boleh lagi sekadar jadi penonton atau bersikap acuh tak acuh, tapi harus menjadi sensor deteksi dini. Jika ada rumah yang mengisolasi diri secara ekstrem dari lingkungan, pengurus RT/RW harus memiliki hak intervensi legal untuk melakukan pengecekan atau 'audit sosial' bersama aparat setempat," ucapnya.
Dalam merangsang kepekaan publik, legislator ini mengusulkan adanya insentif fiskal khusus bagi struktur lingkungan yang aktif. Ia menyarankan alokasi anggaran Kesiapsiagaan Sosial untuk kas RT/RW yang berhasil mengintegrasikan sistem Siskamling Digital dan menjaga wilayahnya tetap aman, serta Reward Stimulan bagi Kelurahan atau Desa Terbaik yang dianggarkan melalui pos bantuan sosial APBD daerah atau optimalisasi Dana Desa.
Melalui pendekatan berbasis teknologi, dukungan nominal stimulus, dan penguatan hak intervensi komunitas ini, Iwan Suryawan optimistis ruang gerak para pelaku penyekapan dan kekerasan domestik di Jawa Barat akan menyempit, sekaligus mengubah stigma "tidak enak ikut campur urusan orang" menjadi aksi nyata penyelamatan nyawa.
Lihat video: DAFTAR KORBAN TAUFIK BERTAMBAH! Ternyata Mahasiswi Ini Lapor Sejak 2024
Iwan menerangkan, gagasan ini juga mencakup penerapan kebijakan Zero-Isolation Policy, di mana setiap daerah wajib membuat aturan lokal yang mewajibkan pemilik rumah tertutup atau pengontrak baru untuk diverifikasi secara berkala, bukan hanya saat serah terima kunci di awal.
"Kita butuh 'Intelijen Komunitas' di kota-kota besar. Tetangga tidak boleh lagi sekadar jadi penonton atau bersikap acuh tak acuh, tapi harus menjadi sensor deteksi dini. Jika ada rumah yang mengisolasi diri secara ekstrem dari lingkungan, pengurus RT/RW harus memiliki hak intervensi legal untuk melakukan pengecekan atau 'audit sosial' bersama aparat setempat," ucapnya.
Dalam merangsang kepekaan publik, legislator ini mengusulkan adanya insentif fiskal khusus bagi struktur lingkungan yang aktif. Ia menyarankan alokasi anggaran Kesiapsiagaan Sosial untuk kas RT/RW yang berhasil mengintegrasikan sistem Siskamling Digital dan menjaga wilayahnya tetap aman, serta Reward Stimulan bagi Kelurahan atau Desa Terbaik yang dianggarkan melalui pos bantuan sosial APBD daerah atau optimalisasi Dana Desa.
Melalui pendekatan berbasis teknologi, dukungan nominal stimulus, dan penguatan hak intervensi komunitas ini, Iwan Suryawan optimistis ruang gerak para pelaku penyekapan dan kekerasan domestik di Jawa Barat akan menyempit, sekaligus mengubah stigma "tidak enak ikut campur urusan orang" menjadi aksi nyata penyelamatan nyawa.
(cip)
Lihat Juga :
