Gubernur Mathius Dukung Roadmap Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan di Papua
Jum'at, 26 Juni 2026 - 11:52 WIB
loading...
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri (kanan) menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (24/6/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAYAPURA - Pemprov Papua mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK). Mereka terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. ”Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait," katanya saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (24/6/2026). Baca juga: Tegas Tak Beri Izin Perusahaan Tebang Kayu, Presiden Prabowo Apresiasi Menhut
Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung. Termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.
Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif. Hal ini dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan APHI tengah melakukan roadshow ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional. Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
”Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. ”Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait," katanya saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (24/6/2026). Baca juga: Tegas Tak Beri Izin Perusahaan Tebang Kayu, Presiden Prabowo Apresiasi Menhut
Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung. Termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.
Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif. Hal ini dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan APHI tengah melakukan roadshow ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional. Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
”Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.
Lihat Juga :
