Kolaborasi Multipihak Kunci Percepatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Kalbar
Selasa, 31 Maret 2026 - 21:39 WIB
loading...
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memberikan sambutan dalam webinar nasional tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Selasa (31/3/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
PONTIANAK - Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyelenggarakan webinar nasional bertajuk Kebijakan Kepemimpinan melalui Kolaborasi Multipihak terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat), Selasa (31/3/2026). Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan kolaborasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, Kalbar memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hectare (57%) dari total wilayah, dengan 59% desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global. Baca juga: Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare
“Pemprov Kalimantan Barat menegaskan komitmen kuat dalam mendorong kepemimpinan kolaboratif untuk ekonomi hijau berkelanjutan, guna mendukung percepatan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Ria Norsan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan arah kebijakan tersebut selaras dengan misi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui paradigma ekonomi hijau. Menurutnya, transformasi ini diharapkan mampu mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan, sekaligus membuka peluang investasi rendah karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan , Erwan Sudaryanto menjelaskan, kebijakan nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membuka peluang penguatan peran sektor kehutanan melalui berbagai aksi mitigasi. Implementasi FOLU mencakup upaya pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove.
“Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan ruang bagi optimalisasi pengelolaan hutan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk pemanfaatan peluang pasar karbon dan hilirisasi sektor kehutanan,” katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, Kalbar memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hectare (57%) dari total wilayah, dengan 59% desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global. Baca juga: Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare
“Pemprov Kalimantan Barat menegaskan komitmen kuat dalam mendorong kepemimpinan kolaboratif untuk ekonomi hijau berkelanjutan, guna mendukung percepatan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” kata Ria Norsan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan arah kebijakan tersebut selaras dengan misi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui paradigma ekonomi hijau. Menurutnya, transformasi ini diharapkan mampu mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan, sekaligus membuka peluang investasi rendah karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan , Erwan Sudaryanto menjelaskan, kebijakan nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membuka peluang penguatan peran sektor kehutanan melalui berbagai aksi mitigasi. Implementasi FOLU mencakup upaya pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove.
“Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan ruang bagi optimalisasi pengelolaan hutan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk pemanfaatan peluang pasar karbon dan hilirisasi sektor kehutanan,” katanya.
Lihat Juga :
