IDI Makassar Usulkan Pilkada Serentak Ditunda hingga Kasus COVID Melandai
Senin, 21 September 2020 - 07:13 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel tercatat, ada penambahan kasus baru positif COVID-19 sebanyak 178 kasus di Sulsel yang dilaporkan sejak kemarin. Penambahan kasus inipun rata-rata tersebar di daerah yang melaksanakan pilkada serentak.
Diantaranya, Kota Makassar berkontribusi penambahan 93 kasus. Kemudian disusul Jeneponto 26, Gowa 18, Maros 8, Sinjai 7, Bone 6, lalu Bantaeng dan Pangkep masing-masing bertambah 4 kasus baru. Selanjutnya, Palopo dan Sidrap masing-masing penambahan 3 kasus baru, Sidrap 2, serta masing-masing penambahan satu kasus baru di Bulukumba, Luwu Utara, Parepare, dan Takalar.
Namun jika merujuk pada akumulasi data sejak tanggal 14-20 September 2020, di Kota Makassar saja sudah mencatat ada 502 kasus positif Covid-19 selama sepekan terakhir. Disusul Luwu Timur 143, Gowa 69, Selayar 54, Maros 25, Luwu Utara 21, kemudian Toraja Utara 12.
Selanjutnya, Kabupaten Pangkep ada 9 kasus terkonfirmasi positif selama sepekan terakhir, disusul Soppeng dengan 8 kasus. Lalu Tana Toraja dan Barru masing-masing 7 kasus. Kemudian Bulukumba sebanyak 6 kasus positif dalam kurun waktu tanggal 14-20 September 2020.
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga menyampaikan kekhawatirannya akan kemunculan klaster baru COVID-19 di tengah pelaksanaan Pilkada . Hal ini bahkan ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat tindak lanjut penanganan COVID-19 yang digelar secara virtual telekonferensi, Rabu (16/09/2020) lalu.
"Kami berharap tidak ada klaster baru COVID-19 pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Karena memang jujur saja, ini yang mengkhawatirkan bagi kami munculnya klaster baru di pilkada i ni," ucap Nurdin.
Dirinya pun sudah melakukan koordinasi kepada panitia penyelenggaran di Sulsel untuk antisipasi kemunculan klaster pilkada . KPU dan Bawaslu, dibantu kolaborasi TNI-Polri untuk ikut melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Hanya saja, menurut Nurdin hal ini tidak cukup. Di hadapan Menko Kemaritiman dan Investasi, dirinya menyampaikan, perlu adanya regulasi yang secara ketat mengatur pemberian sanksi bagi para kandidat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.
"Terkait dengan wacana keputusan menunda pelaksanaan pilkada , kali ini kami serahkan ke pemerintah pusat. Tapi kami berharap agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan regulasi yang memuat sanksi tegas bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan, tentu dalam setiap tahapan pilkada ," imbuh Nurdin.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel hingga tanggal 20 September 2020, akumulasi kasus Covid-19 di Sulsel dilaporkan sudah mencapai 14.357 kasus positif. Namun 10.425 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 397 lainnya meninggal dunia. Baca Lagi : Kasus COVID-19 Terus Naik, Penundaan Pilkada Dinilai Masuk Akal
Diantaranya, Kota Makassar berkontribusi penambahan 93 kasus. Kemudian disusul Jeneponto 26, Gowa 18, Maros 8, Sinjai 7, Bone 6, lalu Bantaeng dan Pangkep masing-masing bertambah 4 kasus baru. Selanjutnya, Palopo dan Sidrap masing-masing penambahan 3 kasus baru, Sidrap 2, serta masing-masing penambahan satu kasus baru di Bulukumba, Luwu Utara, Parepare, dan Takalar.
Namun jika merujuk pada akumulasi data sejak tanggal 14-20 September 2020, di Kota Makassar saja sudah mencatat ada 502 kasus positif Covid-19 selama sepekan terakhir. Disusul Luwu Timur 143, Gowa 69, Selayar 54, Maros 25, Luwu Utara 21, kemudian Toraja Utara 12.
Selanjutnya, Kabupaten Pangkep ada 9 kasus terkonfirmasi positif selama sepekan terakhir, disusul Soppeng dengan 8 kasus. Lalu Tana Toraja dan Barru masing-masing 7 kasus. Kemudian Bulukumba sebanyak 6 kasus positif dalam kurun waktu tanggal 14-20 September 2020.
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga menyampaikan kekhawatirannya akan kemunculan klaster baru COVID-19 di tengah pelaksanaan Pilkada . Hal ini bahkan ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat rapat tindak lanjut penanganan COVID-19 yang digelar secara virtual telekonferensi, Rabu (16/09/2020) lalu.
"Kami berharap tidak ada klaster baru COVID-19 pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Karena memang jujur saja, ini yang mengkhawatirkan bagi kami munculnya klaster baru di pilkada i ni," ucap Nurdin.
Dirinya pun sudah melakukan koordinasi kepada panitia penyelenggaran di Sulsel untuk antisipasi kemunculan klaster pilkada . KPU dan Bawaslu, dibantu kolaborasi TNI-Polri untuk ikut melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Hanya saja, menurut Nurdin hal ini tidak cukup. Di hadapan Menko Kemaritiman dan Investasi, dirinya menyampaikan, perlu adanya regulasi yang secara ketat mengatur pemberian sanksi bagi para kandidat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.
"Terkait dengan wacana keputusan menunda pelaksanaan pilkada , kali ini kami serahkan ke pemerintah pusat. Tapi kami berharap agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan regulasi yang memuat sanksi tegas bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan, tentu dalam setiap tahapan pilkada ," imbuh Nurdin.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel hingga tanggal 20 September 2020, akumulasi kasus Covid-19 di Sulsel dilaporkan sudah mencapai 14.357 kasus positif. Namun 10.425 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 397 lainnya meninggal dunia. Baca Lagi : Kasus COVID-19 Terus Naik, Penundaan Pilkada Dinilai Masuk Akal
(sri)
Lihat Juga :
