Gapensi Jatim: Perlu Ada Jembatan Kontraktor Besar dan Kecil
Minggu, 20 September 2020 - 21:13 WIB
loading...
A
A
A
"Kami sangat berharap agar LPJK dapat memainkan peranan penting untuk menjembatani kesenjangan kontraktor besar dengan kecikl," papar pria yang kerap disapa Agus itu.
Dia pun memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%.
"Sementara proyek besar senilai Rp357 triliun dilaksanakan kontraktor kualifikasi besar saja. Sisanya yang Rp63,1 triliun digarap kontraktor menengah dan kecil," ungkap Agus Gendroyono lagi.
(Baca juga: Minibus Oleng dan Masuk Row di Tol Cipali, 1 Tewas 8 Luka )
Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.
Agus Gendroyono menambahkan, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya.
"Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama," katanya.
Apalagi, lanjut Agus Gendroyono, E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan. Keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil.
Dia pun memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Kontraktor besar yang jumlahnya 1632 perusahan hanya 1%. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14% sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85%.
"Sementara proyek besar senilai Rp357 triliun dilaksanakan kontraktor kualifikasi besar saja. Sisanya yang Rp63,1 triliun digarap kontraktor menengah dan kecil," ungkap Agus Gendroyono lagi.
(Baca juga: Minibus Oleng dan Masuk Row di Tol Cipali, 1 Tewas 8 Luka )
Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.
Agus Gendroyono menambahkan, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya.
"Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama," katanya.
Apalagi, lanjut Agus Gendroyono, E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan. Keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil.
Lihat Juga :
