Sekretaris BNPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Seimbang antara Keamanan dan Kesejahteraan
Minggu, 03 Mei 2026 - 16:11 WIB
loading...
A
A
A
Tak hanya itu, Makhruzi juga menyampaikan program kolaboratif antara BNPP RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 15.000 rumah. Harapannya, program ini dapat tuntas dan cepat, karena kondisi perumahan masyarakat perbatasan memang masih sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Terkait pencegahan ancaman perbatasan, Makhruzi menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan, termasuk penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri di wilayah perbatasan.
Sebagai rekomendasi kebijakan, Sekretaris BNPP RI mendorong sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, pemanfaatan teknologi modern di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas pendidikan dan kesehatan.
“Kita dorong pembangunan sekolah dan layanan kesehatan di perbatasan. SDM unggul adalah kunci agar masyarakat perbatasan memiliki martabat dan daya saing,” katanya.
Makhruzi juga menekankan pentingnya diplomasi aktif guna mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah dan menjamin kepastian hukum demi menjaga kedaulatan negara. Makhruzi berharap para anggota DPRD dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pembangunan perbatasan.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif merupakan kunci agar kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” ucapnya.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 15.000 rumah. Harapannya, program ini dapat tuntas dan cepat, karena kondisi perumahan masyarakat perbatasan memang masih sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Terkait pencegahan ancaman perbatasan, Makhruzi menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan, termasuk penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri di wilayah perbatasan.
Sebagai rekomendasi kebijakan, Sekretaris BNPP RI mendorong sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, pemanfaatan teknologi modern di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas pendidikan dan kesehatan.
“Kita dorong pembangunan sekolah dan layanan kesehatan di perbatasan. SDM unggul adalah kunci agar masyarakat perbatasan memiliki martabat dan daya saing,” katanya.
Makhruzi juga menekankan pentingnya diplomasi aktif guna mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah dan menjamin kepastian hukum demi menjaga kedaulatan negara. Makhruzi berharap para anggota DPRD dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pembangunan perbatasan.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif merupakan kunci agar kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
