Sekretaris BNPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Seimbang antara Keamanan dan Kesejahteraan

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek keamanan semata, melainkan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura Tahun 2026, Jumat, 1 Mei 2026.

Kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyampaikan perspektif kebijakan nasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya kepada para legislator daerah.

Baca juga: BNPP RI Percepat Penataan Ruang Eks OBP di Simantipal dan Pulau Sebatik

Dalam paparannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan tugas dan fungsi BNPP RI dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari pemahaman tipologi perbatasan di berbagai negara hingga tantangan aktual yang dihadapi Indonesia. Makhruzi mencontohkan penerapan tipologi perbatasan berupa tembok atau pagar di sejumlah negara yang disesuaikan dengan kepentingan keamanan masing-masing.

“Di Amerika Serikat dan Meksiko, perbatasan dibangun dalam bentuk tembok karena tingginya ancaman people smuggling dan narkotika. Sementara di perbatasan Malaysia–Thailand digunakan pagar beton setengah dengan kawat berduri,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Lihat video: Pengamat Hubungan Internasional Sebut Banyak Potensi Konflik Perbatasan di ASEAN


Namun demikian, Makhruzi menekankan bahwa penerapan tipologi perbatasan tidak bisa disamaratakan. Menurut Makhruzi, karakter sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan.

“Tidak semua wilayah perbatasan Indonesia bisa dipagari. Di perbatasan Indonesia–Malaysia, masih banyak saudara-saudara kita yang sangat bergantung pada aktivitas lintas batas untuk memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.

Makhruzi menguraikan sejumlah persoalan utama lintas batas negara, di antaranya pergerakan manusia dan barang, keterbatasan infrastruktur vital, serta ancaman kejahatan transnasional. Makhruzi menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antarwilayah, masih menjadi tantangan besar di kawasan perbatasan Kalimantan.

“Ada jalan sabuk yang sudah dibangun pemerintah, tetapi belum sepenuhnya tersambung antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Makhruzi juga mengingatkan ancaman kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika, psikotropika, dan penyelundupan senjata, merupakan risiko serius yang harus diantisipasi secara bersama. “Urgensi pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi utama, yakni security dan prosperity,” tegasnya.

Dari sisi keamanan, penguatan pengawasan terhadap penyeberangan ilegal dan penyelundupan menjadi prioritas. Sementara dari sisi kesejahteraan, pembangunan perbatasan harus diarahkan untuk mendorong kemajuan masyarakat dari wilayah terluar.

“Pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran. Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan negara yang harus kita perkuat,” tegasnya.

Makhruzi juga memaparkan berbagai program pemerintah yang difasilitasi BNPP RI, termasuk pengamanan pantai di pulau-pulau kecil terluar, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pendampingan pembangunan wilayah kepulauan agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Tak hanya itu, Makhruzi juga menyampaikan program kolaboratif antara BNPP RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 15.000 rumah. Harapannya, program ini dapat tuntas dan cepat, karena kondisi perumahan masyarakat perbatasan memang masih sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Terkait pencegahan ancaman perbatasan, Makhruzi menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan, termasuk penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri di wilayah perbatasan.

Sebagai rekomendasi kebijakan, Sekretaris BNPP RI mendorong sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, pemanfaatan teknologi modern di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas pendidikan dan kesehatan.

“Kita dorong pembangunan sekolah dan layanan kesehatan di perbatasan. SDM unggul adalah kunci agar masyarakat perbatasan memiliki martabat dan daya saing,” katanya.

Makhruzi juga menekankan pentingnya diplomasi aktif guna mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah dan menjamin kepastian hukum demi menjaga kedaulatan negara. Makhruzi berharap para anggota DPRD dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pembangunan perbatasan.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif merupakan kunci agar kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” ucapnya.