Sekretaris BNPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Seimbang antara Keamanan dan Kesejahteraan

“Tidak semua wilayah perbatasan Indonesia bisa dipagari. Di perbatasan Indonesia–Malaysia, masih banyak saudara-saudara kita yang sangat bergantung pada aktivitas lintas batas untuk memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.

Makhruzi menguraikan sejumlah persoalan utama lintas batas negara, di antaranya pergerakan manusia dan barang, keterbatasan infrastruktur vital, serta ancaman kejahatan transnasional. Makhruzi menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antarwilayah, masih menjadi tantangan besar di kawasan perbatasan Kalimantan.

“Ada jalan sabuk yang sudah dibangun pemerintah, tetapi belum sepenuhnya tersambung antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Makhruzi juga mengingatkan ancaman kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika, psikotropika, dan penyelundupan senjata, merupakan risiko serius yang harus diantisipasi secara bersama. “Urgensi pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi utama, yakni security dan prosperity,” tegasnya.

Dari sisi keamanan, penguatan pengawasan terhadap penyeberangan ilegal dan penyelundupan menjadi prioritas. Sementara dari sisi kesejahteraan, pembangunan perbatasan harus diarahkan untuk mendorong kemajuan masyarakat dari wilayah terluar.

“Pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran. Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan negara yang harus kita perkuat,” tegasnya.

Makhruzi juga memaparkan berbagai program pemerintah yang difasilitasi BNPP RI, termasuk pengamanan pantai di pulau-pulau kecil terluar, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pendampingan pembangunan wilayah kepulauan agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.