IPW Sebut Jokowi Seperti Hendak Membuat Negara Polisi
Senin, 04 Mei 2020 - 20:44 WIB
loading...
A
A
A
“Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi publik. Seakan Jokowi hendak membuat negara ini menjadi negara polisi,” kata mantan jurnalis itu.
Neta menuturkan semua itu kemungkinan ada hubungannya dengan sejarah panjang Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada masa Orde Baru (Orba), Kongres PDI di Bali dapat berjalan karena ada jaminana keamanan dari elite kepolisian saat itu.
Kala Megawati menjabat Wakil Presiden, dia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap Korps Bhayangkara. Polri mendapatkan kenaikan anggaran hingga 500% dibandingkan saat Orba.
Neta mengungkapkan, pemisahan Polri dari TNI dan menempatkannya di bawah kendali presiden langsung juga berkat Megawati. Saat pencalonan sebagai presiden, menurutnya, Jokowi lebih dekat dengan militer. IPW menyebut kemenangan Jokowi di pilpres tidak lepas dari kerja keras sejumlah perwira kepolisian.
“Sehingga tak heran jika Jokowi terlihat memanjakan Polri. Juga memberi peluang yang sangat luas bagi jenderal-jenderal polisi untuk menjabat di kementerian maupun lembaga sipil lainnya,” pungkasnya.
Neta menuturkan semua itu kemungkinan ada hubungannya dengan sejarah panjang Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada masa Orde Baru (Orba), Kongres PDI di Bali dapat berjalan karena ada jaminana keamanan dari elite kepolisian saat itu.
Kala Megawati menjabat Wakil Presiden, dia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap Korps Bhayangkara. Polri mendapatkan kenaikan anggaran hingga 500% dibandingkan saat Orba.
Neta mengungkapkan, pemisahan Polri dari TNI dan menempatkannya di bawah kendali presiden langsung juga berkat Megawati. Saat pencalonan sebagai presiden, menurutnya, Jokowi lebih dekat dengan militer. IPW menyebut kemenangan Jokowi di pilpres tidak lepas dari kerja keras sejumlah perwira kepolisian.
“Sehingga tak heran jika Jokowi terlihat memanjakan Polri. Juga memberi peluang yang sangat luas bagi jenderal-jenderal polisi untuk menjabat di kementerian maupun lembaga sipil lainnya,” pungkasnya.
(ihs)
Lihat Juga :
