IPW Sebut Jokowi Seperti Hendak Membuat Negara Polisi
Senin, 04 Mei 2020 - 20:44 WIB
loading...
Pasukan Polisi Saat Upacara. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, mengatakan tampilnya jenderal polisi di kementerian dan lembaga sipil lainnya bukanlah hal baru. Kondisi ini tidak lepas dari sejarah kedekatan Polri dengan partai berkuasa.
“Di zaman Bung Karno, perwira polisi yang menjadi ajudannya diangkat sebagai dirut bank BUMN. Di zaman SBY, ada perwira polisi yang menjadi menteri,” ujar Neta kepada SINDOnews, Senin (4/5/2020).
Di masa sekarang, polisi bertugas di luar Korps Bhayangkara memang diperbolehkan. Trunojoyo telah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi. ( Baca:Pemkot Palembang Serahkan Dokumen Pengajuan PSBB )
Sederet Jenderal Trunojoyo yang berkiprah di luar Polri, antara lain Komjen Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Antam Novambar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terbaru Irjen Andap Budhi Revianto menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Meski demikian, Neta mempertanyakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang banyak menarik Pati Polri ke kementerian atau lembaga. Dia menyebut ada 20 jenderal yang mengisi pos strategis di kementerian atau lembaga.
“Di zaman Bung Karno, perwira polisi yang menjadi ajudannya diangkat sebagai dirut bank BUMN. Di zaman SBY, ada perwira polisi yang menjadi menteri,” ujar Neta kepada SINDOnews, Senin (4/5/2020).
Di masa sekarang, polisi bertugas di luar Korps Bhayangkara memang diperbolehkan. Trunojoyo telah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi. ( Baca:Pemkot Palembang Serahkan Dokumen Pengajuan PSBB )
Sederet Jenderal Trunojoyo yang berkiprah di luar Polri, antara lain Komjen Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Antam Novambar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terbaru Irjen Andap Budhi Revianto menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Meski demikian, Neta mempertanyakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang banyak menarik Pati Polri ke kementerian atau lembaga. Dia menyebut ada 20 jenderal yang mengisi pos strategis di kementerian atau lembaga.
Lihat Juga :
