Tak Ingin Warga Lebaran di Pengungsian, Tito Percepat Penyediaan Hunian bagi Korban Bencana
Kamis, 12 Maret 2026 - 20:35 WIB
loading...
A
A
A
Zulfikar menegaskan DPR melalui Komisi II akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan anggaran oleh Satgas PRR dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Untuk transparansi dan akuntabilitas, Komisi II berkomitmen untuk melalukan pengawasan agar seluruh anggaran yang di kelola oleh Satgas PRR sesuai dengan peruntukan dan peraturan,” bebernya.
Selain itu, ia menilai model penanganan bencana melalui satuan tugas merupakan pendekatan yang tepat, terutama untuk bencana berskala besar dengan jumlah korban dan wilayah terdampak yang luas. Menurutnya, pola koordinasi semacam ini memungkinkan percepatan penanganan lintas sektor di lapangan.
Ia mencontohkan pendekatan serupa pernah diterapkan dalam penanganan bencana besar sebelumnya dan dinilai efektif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. “Saya kira model-model penanganan bencana alam berskala masif dari sisi korban dan luas wilayah luas memang membutuhkan model Satgas PRR ini, seperti saat menangani tsunami dulu, dan bisa semakin disempurnakan model kerjanya,” katanya.
Meski demikian, Zulfikar berharap Satgas PRR juga dapat mempercepat langkah pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Ia menilai, berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, perputaran ekonomi lokal masih dirasakan belum pulih secara optimal. “Namun saya kira saya ingin Satgas PRR untuk mempercepat juga memulihkan perputaran ekonomi lokal di lokasi bencana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setelah kebutuhan hunian sementara masyarakat terdampak terpenuhi, Satgas PRR diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar pada penguatan sektor riil masyarakat agar aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak. “Karena berdasarkan suara publik hal itu yang masih dirasa belum maksimal, sehingga bila urusan huntara kelar, maka Satgas bisa fokus kepada sektor riil masyarakat,” pungkasnya.
“Untuk transparansi dan akuntabilitas, Komisi II berkomitmen untuk melalukan pengawasan agar seluruh anggaran yang di kelola oleh Satgas PRR sesuai dengan peruntukan dan peraturan,” bebernya.
Selain itu, ia menilai model penanganan bencana melalui satuan tugas merupakan pendekatan yang tepat, terutama untuk bencana berskala besar dengan jumlah korban dan wilayah terdampak yang luas. Menurutnya, pola koordinasi semacam ini memungkinkan percepatan penanganan lintas sektor di lapangan.
Ia mencontohkan pendekatan serupa pernah diterapkan dalam penanganan bencana besar sebelumnya dan dinilai efektif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. “Saya kira model-model penanganan bencana alam berskala masif dari sisi korban dan luas wilayah luas memang membutuhkan model Satgas PRR ini, seperti saat menangani tsunami dulu, dan bisa semakin disempurnakan model kerjanya,” katanya.
Meski demikian, Zulfikar berharap Satgas PRR juga dapat mempercepat langkah pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Ia menilai, berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, perputaran ekonomi lokal masih dirasakan belum pulih secara optimal. “Namun saya kira saya ingin Satgas PRR untuk mempercepat juga memulihkan perputaran ekonomi lokal di lokasi bencana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setelah kebutuhan hunian sementara masyarakat terdampak terpenuhi, Satgas PRR diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar pada penguatan sektor riil masyarakat agar aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak. “Karena berdasarkan suara publik hal itu yang masih dirasa belum maksimal, sehingga bila urusan huntara kelar, maka Satgas bisa fokus kepada sektor riil masyarakat,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
