Tak Ingin Warga Lebaran di Pengungsian, Tito Percepat Penyediaan Hunian bagi Korban Bencana

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menargetkan semua pengungsi korban bencana di Sumatera tidak lagi tinggal di tenda sebelum perayaan Idulfitri 2026. Target itu disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan ambulans bagi daerah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan pentingnya percepatan penanganan pengungsi agar para penyintas dapat segera menempati hunian yang lebih layak. Tito menjelaskan, keberadaan pengungsi di tenda tidak seharusnya berlangsung terlalu lama karena dapat memicu berbagai persoalan kesehatan maupun psikologis, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

“Kami juga menarget sebelum Lebaran tidak ada lagi yang di tenda. Jangan terlalu lama di tenda karena tidak bagus untuk kesehatan mental, tidak bagus kesehatan fisik,” kata Tito.

Baca juga: Pengungsi Turun 99,63 Persen, DPR Puji Kinerja Satgas PRR Tangani Bencana di Sumatera



Ia menambahkan, tinggal di tenda dalam waktu yang berkepanjangan juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari penyakit kulit hingga penularan penyakit menular pada anak-anak. “Yang bahaya kalau anak-anak kena campak,” ujarnya.

Tito menyampaikan jumlah pengungsi saat ini terus menurun seiring percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Pada awal bencana, jumlah pengungsi sempat mencapai sekitar 12.000 orang, namun kini telah berkurang secara signifikan. “Cepat sekali berkurang, dari 12.000 sekarang tinggal sekitar 1.600-an,” kata Tito.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Menurut Tito, saat ini hanya tersisa satu titik pengungsian yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, yakni di wilayah Langkahan, Aceh Utara. “Saya minta dalam waktu sekitar 10 hari hunian sementaranya sudah jadi,” tuturnya.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau proses pemulihan di berbagai sektor, mulai dari layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, akses jalan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah indikator layanan dasar juga dilaporkan mulai kembali normal, seperti ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, distribusi bahan bakar, hingga aktivitas pasar di wilayah terdampak.

“Kami melihat banyak indikator sudah mendekati normal, termasuk fasilitas kesehatan yang relatif cepat pulih,” kata Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang dinilai terus menunjukkan kemajuan dalam menangani berbagai persoalan di wilayah terdampak bencana.

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Satgas PRR secara bertahap mulai mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penanganan pengungsi hingga penyediaan hunian yang lebih layak bagi masyarakat terdampak.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari percepatan target pemerintah agar tidak ada lagi warga yang harus bertahan di tenda pengungsian menjelang perayaan Idulfitri.

Meski demikian, Zulfikar mengakui proses penanganan bencana berskala besar tentu tidak dapat memuaskan semua pihak dalam waktu singkat. Namun ia menilai berbagai permasalahan yang muncul di lapangan mulai dapat ditangani secara bertahap seiring kerja Satgas PRR yang terus berjalan.

“Sejauh pencapaian sampai saat ini, kinerja Satgas PRR bisa diapresiasi. Satu per satu permasalahan di lokasi bencana dapat ditangani, meskipun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak,” ujar Zulfikar, Kamis (12/3/2026).

Zulfikar menegaskan DPR melalui Komisi II akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan anggaran oleh Satgas PRR dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Untuk transparansi dan akuntabilitas, Komisi II berkomitmen untuk melalukan pengawasan agar seluruh anggaran yang di kelola oleh Satgas PRR sesuai dengan peruntukan dan peraturan,” bebernya.

Selain itu, ia menilai model penanganan bencana melalui satuan tugas merupakan pendekatan yang tepat, terutama untuk bencana berskala besar dengan jumlah korban dan wilayah terdampak yang luas. Menurutnya, pola koordinasi semacam ini memungkinkan percepatan penanganan lintas sektor di lapangan.

Ia mencontohkan pendekatan serupa pernah diterapkan dalam penanganan bencana besar sebelumnya dan dinilai efektif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. “Saya kira model-model penanganan bencana alam berskala masif dari sisi korban dan luas wilayah luas memang membutuhkan model Satgas PRR ini, seperti saat menangani tsunami dulu, dan bisa semakin disempurnakan model kerjanya,” katanya.

Meski demikian, Zulfikar berharap Satgas PRR juga dapat mempercepat langkah pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Ia menilai, berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, perputaran ekonomi lokal masih dirasakan belum pulih secara optimal. “Namun saya kira saya ingin Satgas PRR untuk mempercepat juga memulihkan perputaran ekonomi lokal di lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah kebutuhan hunian sementara masyarakat terdampak terpenuhi, Satgas PRR diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar pada penguatan sektor riil masyarakat agar aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak. “Karena berdasarkan suara publik hal itu yang masih dirasa belum maksimal, sehingga bila urusan huntara kelar, maka Satgas bisa fokus kepada sektor riil masyarakat,” pungkasnya.